Blangpidie - Aceh. Bupati Akmal Ibrahim, Kamis (3/3) menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) APBK Abdya 2011 sebesar Rp 435 miliar lebih melalui sidang terbuka di halaman kantor bupati setempat. Prosesi penandatanganan APBK yang diistilahkan hasil sidang rakyat tersebut disaksikan ribuan orang termasuk guru-guru yang menyebabkan aktivitas belajar mengajar sempat terhenti.
Peristiwa langka dan dinilai bersejarah itu turut disaksikan anggota Muspida Abdya, Ketua DPRK M Yusuf bersama sejumlah anggota dewan, Wabup Syamsurizal, Dandim 0110 Letkol Arm E Dwi Karyono AS, Kapolres AKBP Drs Subakti, Kajari Blangpidie Umar Zakar SH, Ketua MPU Tgk H Abdurrahman Badar, dan Ketua MPD Zulkifli Ali.
Sekda Abdya Drs Yufrizal S Umar MSi bersama seluruh asisten, staf ahli, pejabat dinas, badan/kantor hadir dengan memakai seragam PSL, termasuk Sekwan H Husaini Haji. Dansubdenpom IM/2-4 Blangpidie Aceh Lettu CPM Obet Santoso, staf khusus HM Yunus Mawardi SH juga berbaur dalam acara itu.
Juga tak ketinggalan pejabat eselon II, para camat, imum mukim, dan keuchik yang hadir dengan seragam PDU. Terlihat pula pimpinan parpol, ormas, OKP, kepala sekolah, guru, dan tokoh masyarakat dari seluruh kecamatan.
Sidang dipimpin Wabup Syamsurizal diawali laporan Sekda Yufrizal S Umar dengan mengatakan hingga pukul 10.00 WIB yang meneken daftar hadir mencapai 1.115 orang. Laporan terakhir dari Kabag Humas dan Protokoler, Drs Husaini, jumlah hadirin mencapai 2.000 lebih.
Bupati Akmal Ibrahim dalam pidatonya mengatakan, penetapan APBK Abdya 2011 dituangkan dalam Perbup Nomor 8/2011 Tanggal 3 Maret 2011 terdiri dari pendapatan Rp 424,2 milliar lebih dan belanja daerah Rp 435 milliar lebih, defisit Rp 10,8 miliar. Soal defisit anggaran sebesar itu dapat dinolkan setelah ditutup dengan Silpa 2010. “Ini merupakan peristiwa baru dan barang kali sangat unik di Indonesia. Biasanya, penetapan anggaran saya teken bersama Pimpinan DPRK dalam sidang paripurna,” katanya.
Keputusan meneken Perbup Pelaksanaan APBK 2011 Aceh dengan risiko yang bisa terjadi ke depan, menurut Akmal demi kemaslahatan daerah dan masyarakat Abdya. “Bila tidak saya teken hari ini, kemungkinan Abdya menerima penalti dari Kementerian Keuangan berupa pemotongan anggaran mencapai 25 persen,” ujar Akmal.
Akmal memerintahkan Sekda Abdya untuk segera membawa Perbup Pelaksanaan APBK Abdya 2011 tersebut kepada Kementerian Keuangan. Sedangkan semua pimpinan SKPD setempat diinstruksikan untuk melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan setelah satu jam perbup diteken.
Ribuan pegawai honorer yang bekerja di Satpol-PP, rumah sakit, jajaran instansi pemerintah lainnya, termasuk honor petugas pemungut sampah, di mana pembayaran honor macet sejak beberapa bulan, diperintahkan segera dibayar. Uang tunjangan khusus (TC) diminta segera diamprah dan tidak dipersulit. Bibit padi untuk disalurkan kepada petani diperintahkan segera dibeli. Santunan kematian bagi warga yang mengalami musibah kematian sejak 1 Januari 2011 juga diinstruksikan segera dibayar dan dana Program Pembangunan Gampong (PPG) untuk diamprah.
Sekolah terhenti
Dampak acara penandatanganan ‘Perbup APBK Sidang Rakyat’ di Abdya, aktivitas belajar mengajar di sebagian besar sekolah di kabupaten itu terhenti karena guru dan kepala sekolah harus menghadiri sidang lapangan itu.
Ketua Komisi D DPRK Abdya, Tgk Idris kepada wartawan, Kamis (3/3) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah karena ada informasi adanya instruksi dari pejabat teras di Abdya agar seluruh PNS, guru serta pegawai di semua sekolah menghadiri acara pengesahan APBK Abdya versi sidang rakyat. “Kita mengecam aksi penggiringan pendidik untuk mendukung kepentingan politik penguasa. Cara-cara seperti ini sangat berbahaya bagi dunia pendidikan,” kata Tgk Idris.
Menurut Idris, hampir seluruh sekolah di Abdya, Kamis (3/3), proses belajar mengajarnya hanya berlangsung setengah hari. Sekira pukul 11.00 WIB para guru dan kepala sekolah mulai meninggalkan tugas dan berangkat menghadiri rapat penandatanganan Perbup APBK Abdya 2011. “Anak-anak pulang sebelum waktunya. Aktivitas belajar-mengajar terhenti,” kecam Tgk Idris didampingi beberapa anggota DPRK Abdya lainnya seperti Afdal Jihad SAg, RS Darmansyah SE, M Jufri Hasan, M Najib Z SPd, Muhammad Nasir, Fakrurrazi Adami, M Nasir, Zaman Akli, dan Elizar Lizam SE Ak.
Kecaman serupa juga disampaikan Ketua PGRI Abdya Drs Ramli Bahar dan Sekjen Forum Komunikasi Pemuda Abdya (FKPA) Edi Syahputra Spd. “Penggiringan guru ke acara tersebut jelas sangat politis, karena guru-guru tidak memiliki kaitan apapun dengan acara tersebut, apalagi itu berlangsung di saat jam belajar mengajar,” kata Ramli Bahar dibenarkan Edi Syahputra
Tidak ada komentar:
Posting Komentar