Tas KW Laku Keras

BANDA ACEH - Tas merupakan salah satu dari sekian banyak produk fashion yang selalu menjadi pusat perhatian kaum hawa. Tas juga memberikan prestise tersendiri, sehingga tak heran jika banyak kaum perempuan yang mengidam-idamkan tas merek terkenal (branded).

Namun masalahnya, harga sebuah tas branded asli cukup mahal, mencapai puluhan juta rupiah. Untuk tas tiruan dengan kualitas original saja, harganya berkisar mulai mulai Rp 3 juta sampai Rp 10 jutaan.

Tas tiruan ini terbagi lagi berdasarkan kualitasnya, yang kemudian dikenal dengan istilah KW, singkatan dari kata ‘kwalitas’. Akibatnya banyak konsumen yang beralih membeli tas KW dengan lebel merek terkenal. Tas-tas ini memiliki desain/model nyaris sama dengan aslinya, hanya saja berbeda dari sisi kualitas.

Di Banda Aceh, tas-tas KW tersebut sangat diminati para kaum ibu dan mahasiswi. Harga jualnya berkisar mulai dari Rp 70.000 sampai dengan Rp 450.000.  “Jenis tas ini disukai karena harganya yang murah meriah dan modelnya bagus-bagus,” ujar Icha, pramuniaga sebuah toko tas di Kawasan Pasar Atjeh Baru, Banda Aceh,

Di tokonya ia sebutkan, ada beberapa merek tas yang tersedia, yaitu, Furla, Prada, Hermes, Chloe, dan Channel. Sedangkan modelnya ada yang selempang, cangklong, ataupun kombinasi keduanya.

“Tas yang paling banyak dicari adalah merek Furla. Dalam sehari merek ini bisa laku sampai 5 buah. Sementara untuk keseluruhan merek, penjualan per hari bisa mencapai 20 tas, terutama ketika tanggal muda seperti sekarang,” ujar Icha menambahkan.

Dia mengaku tas-tas yang dipasok dari Jakarta itu merupakan produk buatan Cina, Hongkong, dan Itali. Dari penjualan tas tersebut, sehari Icha mengaku bisa meraih pendapatan mencapai Rp 4 juta.

Demikian juga halnya untuk dompet. Menurut pedagang, Erlizal, dompet-dompet tiruan dengan merek terkenal dijual mulai dari Rp 120.000 sampai Rp 160.000. “Pembelinya mulai dari mahasiswa, wanita karir, dan ibu rumah tangga,” tuturnya.

MPU: Miris Melihat Korupsi di Aceh

BANDA ACEH - Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim menempati urutan teratas sebagai negara terkorup di Asia. Praktik haram tersebut juga berkembang pesat di Aceh, daerah yang telah menerapkan aturan Syariat Islam.

“Sangat miris rasanya. Saat Aceh mendeklarasikan provinsi bersyariat Islam, namun yang berkembang pesat perbuatan keji (korupsi),” kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Ghazali Mohd Syam.

Ia mengatakan hal itu dalam pertemuan para ulama MPU Aceh, Rabu (3/4), untuk membahas Korupsi Dalam Perspektif Islam. Acara berlangsung di Gedung Serba Guna Tgk H Abdullah Ujong Rimba, Jalan Soekarno-Hatta, Lampenerut, Banda Aceh. Hadir Kapolda Aceh Irjen Pol Herman Effendi dan staf ahli gubernur.

Ghazali menuturkan, korupsi secara nyata dapat dikatakan telah menjadi budaya di masyarakat, bahkan ada kebanggaan pada kekayaan yang didapat dari perbuatan haram tersebut. Korupsi tidak membuat pelakunya merasa bersalah dan justeru merasa mulia jika korupsi dapat menghidupi keluarganya.

“Tapi sayangnya orang berilmu agama dan terpandang dalam masyarakat juga mendekati kepada perbuatan yang tercela tersebut,” ujar Ghazali.

Menurut Ghazali, apa yang dimakan dan dipakai dari suatu sumber haram, maka akan terjadi multi efek dari pergaulan/hubungan manusia. Karena itu, pertemuan ulama kemarin dimaksudkan untuk memberi ketentuan hukum, rekomendasi dan himbauan kepada seluruh masyarakat Aceh dan para penguasa untuk mencegah dan menutup sumber penghasilan yang haram tersebut. Pertemuan para ulama MPU Aceh itu berlangsung selama tiga hari, dimulai sejak Selasa (2/4) dan akan berakhir pada Kamis (4/4) hari ini.

Revitalisasi Kilang Arun Harus Selesai Agustus 2014

LHOKSEUMAWE - Presiden Direktur (Presdir) PT Arun, Iqbal Hasan Saleh, menegaskan revitalisasi kilang Arun menjadi terminal gas paling lambat harus selesai pada Agustus 2014. Sebab, PT Arun akan berhenti beroperasi akhir tahun depan.

“Jika saat PT Arun berhenti operasi, revitalisasi kilang Arun belum selesai, tentu berpeluang mengganggu ekonomi Aceh. Hal itu bukan tak mungkin berpotensi muncul gejolak baru. Ini tentu tidak kita harapkan,” jelas Iqbal Hasan usai menyerahan komputer bantuan secara simbolis kepada sejumlah sekolah di Guest House Perumahan PT Arun, Batuphat, Lhokseumawe, Rabu (3/4). Turut hadir Sekdako Lhokseumawe, Dasni Yuzar.

Untuk mencapai target itu, Iqbal Hasan sangat berharap dukungan dari semua lapisan masyarakat Aceh, terutama mereka yang lahannya nanti akan dilintasi pipa. “Pipanisasi sekarang sudah masuk tahap survei dan targetnya Agustus ini sudah mulai dikerjakan. Jadi, sebelum ada persoalan di lapangan yang bisa menghambat pekerjaan proyek itu, kita harapkan dukungan dari masyarakat,” ungkap Iqbal Hasan.

Apalagi, lanjutnya, untuk mempercepat proses pembebasan lahan yang akan dilalui pipa, Gubernur Aceh beberapa hari lalu telah mendorong bupati/wali kota untuk mendukung pembebasan lahan itu secepatnya.

“Bila proyek ini berjalan lancar dan selesai tepat waktu, saya optimis kejayaan Aceh di sektor ekonomi kembali terbuka lebar,” demikian Iqbal Hasan.

Sementara itu, jumlah komputer yang diserahkan secara simbolis oleh Presdir PT Arun kepada 31 SD/MI di tiga kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe, kemarin, berjumlah 112 unit. Menurut Iqbal Hasan, bantuan itu merupakan wujud kepedulian pihaknya untuk kemajuan pendidikan di Lhokseumawe.

Sekdako Lhokseumawe, Dasni Yuzar, menyampaikan terima kasih kepada PT Arun atas bantuan itu. “Kepada pihak sekolah kita berharap dapat memanfaatkan bantuan ini semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu pendidikan,” harap Dasni Yuzar

Rekonstruksi Kasus Diana Digeser ke Polresta

BANDA ACEH – Pihak Kepolisian terpaksa mengubah tempat pelaksanaan rekonstruksi (reka ulang) kasus pemerkosaan dan pembunuhan Diana (6) yang sebelumnya direncanakan berlangsung di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, Kamis (04/04/2013).

Pergeresaran itu disebabkan oleh banyaknya massa yang telah menyesaki lokasi eksekusi terhadap bocah malang itu terjadi. Meski demikian, kedua pelaku sempat mempraktekkan sebanyak lima adegan di rumah Mawardi (39) di ruas Jalan Blang Lam Ujong I, Dusun Syahbandar, Gampong Peulanggahan, Kecamatan Banda Aceh. “Karena massa sudah cukup memadati lokasi, sehingga dengan terpaksa rekonstruksi ini harus kami pindahkan pelaksanaannya.


Kami khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saat kedua tersangka (Hasbi, paman korban dan Amiruddin) sedang memperaktekkan kembali tindak pemerkosaan dan pembunuhan yang pernah mereka lakukan terhadap bocah malang tersebut,” kata Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Moffan MK SH melalui Kasat Reskrim Kompol Erlin Tangjaya SH SIK

Erlin Menyebutkan ada 26 adegan yang dipraktekkan mulai dari pertama almarhumah Diana diajak jalan-jalan ke Taman Sari Banda Aceh, oleh pamannya Hasbi dan Amiruddin (28) resedivis kasus serupa pada Selasa malam 19 Maret 2013 lalu sampai kasus pemerkosaan dan pembunuhan itu terjadi. Seperti diberitakan, tragis kejadian yang menimpa Diana (6), bocah yang masih duduk di bangku kelas 1 SDN 17 Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Gadis kecil itu diperkosa dan dibunuh oleh Hasbi (17) yang tak lain adalah pamannya sendiri yang dibantu oleh residivis kasus serupa Amiruddin. Jenazah korban ditemukan Rabu pagi 27 Maret 2013 di semak-semak dekat tanggul kawasan Peulanggahan

Populasi Gajah di Tangkahan Diharapkan Berkembang

Tangkahan, Sumut, Gajah yang dipelihara di Tangkahan Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tidak hanya bertugas melindungi kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), tetapi populasinya juga diharapkan dapat berkembang lebih banyak lagi.

Salah seorang petugas pemelihara gajah, Sudiono (48) saat ditemui di Tangkahan, Rabu, mengatakan untuk mengembangkan satwa langka itu, maka gajah tersebut dikembangbiakkan dengan cara perkawinan.

Praktik mengawinkan gajah pejantan dan betina itu, menurut dia, dilakukan pada tahun 2012, dan berhasil dengan baik.

“Dari hasil perkawinan gajah tersebut, lahir seekor anak gajah kecil yang dalam keadaan sehat,” kata Sudiono. Dia mengatakan, sampai saat ini, anak gajah tersebut masih hidup dan telah berumur 11 bulan.Satwa tersebut sering mendapat kunjungan bagi wisatawan asing maupun wisatawan lokal.

“Saat ini jumlah gajah peliharaan yang ada di Tangkahan sebanyak tujuh ekor gajah dewasa dan ditambah satu ekor anak gajah kecil berusia 11 bulan yang kelihatan mulai tumbuh subur,” ujarnya.

Ketujuh gajah tersebut antara lain, Eva (46), Sari (42), Adana (40), Theo (28), Aulia (28), Yuni (23), Oliv (16) dan anak gajah kecil berusia 11 bulan.

Keseluruhan gajah peliharaan itu, tetap didampingi oleh “mahout” atau pelatih gajah yang sudah memiliki segudang pengalaman dalam mengarahkan satwa tersebut setiap hari berpatroli di kawasan TNGL untuk mengawasi dari pembalakan liar.

“Berkeliling dengan menggunakan gajah di TNGL itu, ada kenikmatan tersendiri, selain melindungi hutan tersebut, sekaligus ikut menyaksikan panorama keindahan alam yang benar-benar mempesona dan jarang ditemukan di daerah lainnya di Indonesia,” kata Sudiono.

Data yang diperoleh menyebutkan, kawasan ekowisata Tangkahan memiliki luas lebih kurang 17.000 hektare yang berada di Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis berada pada 03º05.30. LU dan 098º04.26.8. BT.Tangkahan karena keindahannya terkenal sebagai surga tersembunyi di Leuser.

Lokasi tangkahan tersebut, berjarak 126 kilometer dari Kota Medan, Ibukota Provinsi Sumatera Utara dan melewati Binjai dan Tanjung Pura. Luas wilayah Kabupaten Langkat adalah 6.263,29 kilometer persegi (Km2)
atau 626.329 Hektare, dengan jumlah penduduk 926.069 jiwa.

Pemkab Simalungun Bangun Rumah Janda Miskin

Simalungun, Sumut, Pemkab Simalungun memberikan bantuan uang sejumlah Rp70 juta untuk membangun rumah warga tidak mampu di Huta Dolok Saribu, Nagori Dolok Saribu, Kecamatan Dolok Pardamean.

Selama ini Tiar br Girsang (63 tahun) bersama seorang anaknya, yang menerima bantuan, tinggal menumpang di rumah tetangganya dengan luas kamar 2×1,5 meter lantai tanah dinding tepas (gedek).

“Saya prihatin melihat kondisi kesehatan dan rumah ibu ini, untuk itu kami akan memberikan bantuan buat membangun rumah ini,” kata Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM didampingi Kadis Kesehatan dr Saberina MARS, Plt Sekda Ir Jhon Sabiden Purba MUM, Pangulu Nagori Dolok Saribu Jalmen Saragih ketika berkunjung ke Nagori Dolok Saribu, Senin.

Mendengar bantuan yang akan diberikan Pemkab Simalungun, Tiar merasa terharu sambil menitikkan air mata. Selanjutnya Bupati memberikan kata-kata penghiburan buat Tiar agar tidak larut dalam kesedihan. “Jangan menangis Bu, ini adalah tugas kami sebagai Pemerintah memberikan pelayanan dan membantu masyarakat yang membutuhkan, jadi tidak usah bersedih,” ujar Bupati.

Selain akan membangun rumahnya, dalam kesempatan tersebut Bupati juga memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp 4 juta kepada Tiar br Girsang untuk bekal hidup mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pangulu Nagori Dolok Saribu Jalmen Saragih menceritakan bahwa kondisi kesehatan Tiar Girsang yang mengalami kebutaan dialaminya sudah 4 tahun terakhir. “Sejak suaminya almarhun B Saragih meninggal dunia beberapa waktu lalu kondisi kesehatannya menurun. Sementara ketika berumah tangga, mereka dikaruniai seorang anak perempuan”, ungkapnya.

Jalmen menambahkan, Tiar mengalami kebutaan setelah sebelumnya menderita sakit, dan lama-kelamaan kedua matanya tidak bisa melihat lagi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama seorang anaknya, Tiar berharap belas kasihan dari warga.

Para tentangga mengungkapkan, untuk kebutuhan sehari-hari Tiar mereka memberikan bantuan makanan. ”Kami memang prihatin melihat kondisinya. Mudah-mudahan dengan adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Simalungun sedikit meringankan beban Tiar,” ujar Br Purba salah seorang tetangga tiar

Ada Pedagang Resmi Tak Dapat Kios

MEDAN-Pelaksanaan pencabutan nomor kios penampungan korban kebakaran Pasar Sukaramai yang dilaksanakan di Kantor PD Pasar Kota Medan, Selasa (2/4), berlangsung tertutup. Bahkan, wartawan dilarang melihat proses pencabutan nomor yang digelar di  lantai tiga Pasar Petisah Medan.

“Dari mana bang? Tunggu bang, nanti saja abang mengambil fotonya,” ujar seorang petugas PD Pasar Kota Medan. Petugas tersebut juga sempat melaporkan kedatangan wartawan ke atasannya tapi tetap saja wartawan tidak bisa melihat proses pencabutan nomor kios.

Wartawan koran ini akhirnya menunggu di meja registrasi yang ada di lantai dua. Beberapa saat kemudian, seorang pedagang turun dari lantai tiga dengan wajah kecewa. Pedagang itu langsung langsung menghampiri meja registrasi dan menemui Kepala Pasar Sukaramai, J Simarmata.

Pedagang yang mengaku bernama Ayu ini tidak diperkenankan mencabut nomor karena namanya tidak terdaftar di antara pedagang yang akan mencabut nomor kios tersebut. “Nama saya tidak terdaftar sebagai pedagang yang berhak memperoleh kios penampungan itu. Padahal saya merupakan korban kebakaran Pasar Sukaramai itu,” ujar Ayu sambil menunjukkan surat kepemilikan kios di Pasar Sukaramai.

Ayu mengaku memiliki kios di lantai dua. Sebelum kebakaran, dia juga aktif berjualan. Namun, dirinya heran karena tidak terdaftar sebagai pedagang yang berhak menempati kios penampungan itu. “Memang, sebelumnya saya tidak didata. Tapi, ketika saya bertanya, petugas pendataan itu selalu mengatakan urusan ke kantor saja,” ungkapnya.

Ayu juga sempat menitikkan air mata karena bingung dengan nasibnya. “Kalau nanti pedagang sudah menempati kios penampungan itu, saya berjualan dimana?” katanya.

Kepala Pasar Sukaramai J Simarmata sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya mengatakan, bahwa pedagang yang berhak mencabut nomor kios tersebut adalah yang terdaftar. Meski dia mengenal Ayu, tapi Simarmata mengaku tidak memiliki kekuatan. “Bukan kami yang mendata pedagang korban kebakaran itu. Jadi, kami tidak bisa melakukan apa-apa,” ungkapnya.

 J Simarmata mengaku bahwa daftar para pedagang yang berhak mencabut nomor itu dibuat oleh Asosiasi Pedagang Sukaramai karena mereka tidak dilibatkan. “Kalau untuk pendataan, memang dilakukan asosiasi pedagang sukaramai. Berdasarkan itulah data pedagang yang mencabut nomor kios,” tambahnya.

Dikatakan, untuk hari pertama, ada sekitar 221 pedagang yang mencabut nomor.  Sisanya, akan dicabut Rabu (3/4) hari ini.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan, H Dianto MS menyesalkan tindakan PD Pasar Medan yang menyerahkan tugas pendataan korban kebakaran Pasar Sukaramai kepada pihak lain. Dia meminta kepada PD Pasar untuk pro aktif menangani pedagang. “PD Pasar harus serius, jangan sampai ada pedagang yang betul-betul berjualan tidak mendapatkan kios penampungan  itu,” tegasnya.

Politisi dari Partai Demokrat ini menambahkan, pedagang resmi yang tidak terdaftar sudah menunjukkan adanya kesalahan pendataan. Karena itu, PD Pasar diminta untuk mendata ulang karena kasus ini serat dengan permainan. “Kalau sudah begitu, PD Pasar harus melakukan pendataan ulang,” ungkapnya.

Dianto menambahkan, kasus Pasar Sukaramai memiliki banyak permasalahan. “Komisi C DPRD Medan akan menjadwalkan untuk meninjau langsung. Kita akan turun ke lapangan guna melihat permasalahan yang dialami pedagang,” pungkasnya.