Selasa, 30 April 2013

Binjai akan bangun pasar tradisional modern


Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara, akan membangun pasar tradisionil moderen untuk menggantikan sejumlah pasar tradisional guna menampung para pedagang kecil dan menengah yang ingin mencari rezeki di bidang perdagangan.

“Kita akan bangun pasar tradisionil termodren untuk mengganti pasar tradisional yang ada saat ini,” kata Walikota Binjai Muhammad Idaham di Binjai, hari ini.

Pasar tradisional termodern tersebut direncanakan dibangun di Rambung dengan anggaran mencapai Rp40 miliar. “Pasar modern Rambung itu nantinya akan menjadi salah satu bangunan monumental bagi saya semasa menjabat sebagai walikota,” katanya.

Pasar tradisionil yang ada sekarang ini akan dibangun menjadi termewah yang pernah ada di Indonesia dengan mengusung konsep pusat pasar di Singapura, kata Idaham.

Ia mengaku sangat mengagumi pasar tradisional di Singapura yang begitu bersih dan tertata rapi layaknya pasar modern atau swalayan. Tujuan dari pembangunan tersebut untuk menggerakkan roda perekonomian di Binjai.

“Binjai pasti akan maju dengan membaiknya sejumlah pusat pasar yang merupakan salah satu roda penggerak ekonomi di kota jambu madu itu,” katanya.

Selain itu Kota Binjai sangat berpotensi untuk menjadi salah satu kota maju terlebih dengan adanya program terpadu Medan-Binjai-Deliserdang-Karo, dimana pembangunannya sebagian besar sudah diatur pemerintah pusat.

“Kita tinggal menjalankan saja, dengan menambahkan beberapa pembangunan sesuai kebutuhan daerah,” katanya.

Idaham juga mengungkapkan konsepnya akan menata pedagang kaki lima yang berjualan di lapangan merdeka ke tempat yang lebih layak yang akan direncanakan di eks GOR lama.

“Yang kita lakukan untuk membangun demi kepentingan masyarakat secara luas, paa gilirannya pedagang kaki lima akan menikmati keuntungan dan peningkatan pendapatan ekonomi mereka,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ungkap Idaham, dirinya juga akan menata pusat makanan atau ‘food court’ seperti layaknya di ‘Merdeka Walk’ Medan. Pedagang yang berjualan di ‘food court’ nantinya padagang kecil.

Sedangkan pasar bundar yang baru saja direnovasi juga bakal dijadikan ikon pusat makanan Binjai yang menyajikan makanan khas Kota Binjai.

Bupati Deli Serdang terima anugerah


 Bupati Deli Serdang, Amri Tambunan menerima Anugerah Pangripta Nusantara Utama 2013 sebagai terbaik I yang diserahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida. S. Alisjahbana di Jakarta.

Kepala Bappeda Deli Serdang, Irman Dj Oemar, yang ikut mendampinggi Bupati melalui telefon selulernya menjelaskan hari ini, bahwa Pemkab Deli Serdang dibawah duet kepemimpinan, Amri Tambunan bersama, Zainuddin Mars terpilih sebagai Terbaik I Kelompok A penerima Anugerah Pangripta Nusantara Utama 2013.

Sedangkan untuk terbaik II Kab Kepulauan Talaud, Terbaik III Kab Gunung Kidul, dan dikelompok B Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Karimun dan Kota Baubau, ini dikarenakan ke enam Kabupaten/Kota ini memiliki dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terbaik tingkat nasional, yang baru tahun ini dilaksanakan Bapneas.

Menurut Irman Dj Oemar, keberhasilan Pemkab Deli Serdang sebagai kabupaten penerima penghargaan Pangripta Nusantara 2013 setelah melalui berbagai tahapan penilaian yang dilakukan tim yang ditetapkan Bapenas diantaranya dari kalangan perguruan tinggi.

Setelah berhasil keluar sebagai dokumen RKPD terbaik tingkat Sumut RKPD Deli Serdang kembali diperlombakan untuk tingkat nasional.

Hasil yang diperoleh juga cukup menggembirakan, dimana Deli Serdang berhasil keluar sebagai terbaik I kelompok A diatara 6 kabupaten/kota yang memiliki RKPD terbaik tingkat nasional dan berhak  untuk menerima anugerah penghargaan, kata Irman.

Irman juga menambahkan bahwa salah satu kelebihan dokumen RKPD Deli Serdang dikarenakan penyusunan tepat waktu, adanya sinergisitas antar SKPD serta adanya keberpihakan kepada rakyat yang dibuktikan bahwa  anggaran belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung.

Mengakhiri pembicaraannya Irman juga menjelaskan selain Kabupaten/Kota, Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Utama 2013 ini  juga diperlombakan  untuk  Provinsi ,dimana untuk Kelompok A  diterima Provinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Sedangkan untuk kelompok B yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Nelayan tradisional banyak jadi buruh


uluhan nelayan tradisional Paluh Merbau, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara banyak beralih profesi menjadi buruh kebun sawit.

“Nelayan kecil tersebut menjadi buruh, karena himpitan ekonomi dan sulitnya untuk mendapatkan ikan di laut,” kata salah seorang nelayan Fairuddin alias Fai (38) di Tanjung Rejo, hari ini.

Menjadi buruh kasar tersebut mereka lakukan, menurut dia, karena tidak ada lagi pekerjaaan lain untuk bisa menghidupi anak dan istrinya.

Fai mengatakan, nelayan tersebut bekerja di perkebunan sawit milik pengusaha dari Medan, baru enam bulan belakangan ini.

Bahkan, jelasnya, sebagian nelayan warga Desa Tanjung Rejo merasa senang dengan pekerjaan sebagai buruh yang bertugas menanam sawit, memupuk, membersihkan rumput dan menjaga pohon sawit tersebut.

“Pekerjaan merawat kebun sawit itu mulai disukai nelayan kecil. Sedangkan kapal penangkap ikan milik mereka dibiarkan begitu saja terlantar di pinggiran pantai dan tidak terawat,” kata Fai.

Sebelumnya, ratusan nelayan di Paluh Merbau, selama beberapa bulan ini tidak pergi melaut, karena tidak mendapatkan ikan dan sebagian dari mereka hanya berdiam diri di rumah.

Bahkan biasanya, kalau nelayan Paluh Merbau itu tidak mendapat ikan, masih bisa membawa hasil tangkapan berupa udang dan kepiting. Namun dalam beberapa minggu ini mereka sama sekali tidak mendapat tangkapan dari laut Sebagian nelayan Paluh Merbau banyak yang menganggur dan beberapa di antara mereka elihatan memperbaiki perahu yang bocor dan jaring rusak. Jumlah nelayan di Paluh Merbau sebanyak 300 orang dari jumlah 1.000 warga di daerah tersebut.

Data yang diperoleh menyebutkan, jumlah nelayan tradisional di pesisir Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, saat diperkirakan mencapai 26 ribu orang dan mereka umumnya tersebar di empat kecamatan masing-masing Pantai Labu, Percut Sei Tuan, Hamparan Perak, dan Lau Dendang.

PNPM dorong percepatan pembangunan infrastruktur


Bupati Toba Samosir, Sumatera Utara, Pandapotan Kasmin Simanjuntak, menilai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) berperan mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan sarana infrastruktur hingga ke pelosok desa.

“Pembangunan yang dilaksanakan lewat program PNPM-MP telah dengan nyata memberikan perubahan di sejumlah desa,” katanya, di Balige, hari ini.

Menurut dia, PNPM-MP telah memberi dampak positif bagi warga Toba Samosir yang ditandai dengan beberapa peningkatan, di antaranya dalam hal kapasitas masyarakat dan lembaga desa, kualitas dan kuantitas sarana prasarana, serta terlembaganya jaringan kemitraaan dalam pembangunan.

Dari sisi pembangunan sarana infrastruktur desa, lanjutnya, telah pula selesai dibangun sejumlah sarana dan prasarana pertanian yang diperkirakan mampu meningkatkan produktivitas hasil panen petani, terutama padi sawah.

Hal senada juga kembali diungkapkan Bupati Toba Samosir Pandapotan Kasmin Simanjuntak ketika meresmikan sejumlah proyek infrastruktur yang didanai melalui PNPM-MP di Kecamatan Bonatua Lunasi, baru-baru ini.

Sarana infrastruktur yang telah direalisasikan pembangunannya di Kecamatan Bonatua, antara lain jalan di Desa Lumban Sangkalan sepanjang 992 meter dan jalan di Desa Nagatimbul Timur sepanjang 1.005 meter.

Selanjutnya, pembangunan sarana irigasi di Desa Silamosik II sepanjang 751 meter, pembangunan irigasi di Desa Nagatimbul sepanjang 350 meter, dan pembangunan tembok penahan tanah di Desa Sibadihon sepanjang 954 meter.

Selain itu, PNPM-MP selama tahun anggaran 2012 juga membangun satu jembatan di Desa Partoruan Lumban Lobu, saluran irigasi sepanjang 600 meter di Desa Partoruan Lumban Lobu, tembok penahanan tanah di Desa Lumban Sangkalan sepanjang 600 meter.

Total dana PNPM-MP yang dialokasikan untuk menopang sejumlah proyek di kecamatan itu sebesar Rp1,.750 miliar. Pandapotan berharap warga masyarakat perlu terus berperan aktif dalam mendukung program pembangunan, termasuk PNPM-MP.

387,903 kartu Jamkesmas didistribusikan


 Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Langkat segera mendistribusikan kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) kepada sejumlah 387.903 jiwa.

Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu, dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Sekdakab Langkat, Surya Djahisa, pada Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) di ruang pola Kantor Bupati Stabat mengatakan, diminta kepada instansi yang terlibat dalam pendistribusian kartu Jamkesmas agar benar-benar memonitoring, mengawasi dan mengevaluasinya secara ketat sehingga pendistribusiannya tidak salah alamat.

“Yang terpenting adalah tercapainya tujuan diberikannya kartu Jamkesmas ini, untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih baik lagi,”  ujar Bupati Langkat, hari ini.

Dkatakan Tahun 2013, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tengah bersiap melakukan perubahan kurikulum nasional yang ditargetkan dapat dilaksanakan tahun ini, yang berlandaskan kepada aspek fisolofis, yuridis dan konseptual. Kurikulum 2013 mempertegas dan memperkuat kompetensi sikap keterampilan dan pengambangan pendekatan kurikulum berbasis sains. Diminta instansi terkait mempersiapkan langkah-langkah memberhasilkan perubahan kurikulum dimaksud sehingga tujuan dari perubahan itu dapat tercapai khususnya dikabupaten Langkat.

Dinkes pantau kesehatan korban banjir Madina


 Petugas Dinas Kesehatan Sumatera Utara terus memantau kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang menjadi korban banjir bandang pada Minggu (28/4) sore.

“Tim kita terus bersiaga memantau kondisi kesehatan warga di lokasi banjir,” kata Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Sumatera Utara Sukarni di Medan, hari ini.

Pihaknya telah membentuk dan mengirimkan tim untuk melihat langsung situasi banjir di Kabupaten Mandailing Natal dan sekaligus memantau kondisi kesehatan warga yang terkena dampak musibah itu.

Tim yang dibentuk tersebut bertugas memantau langsung kondisi kesehatan masyarakat di beberapa lokasi banjir di kabupaten tersebut.

“Tim yang berangkat ke daerah itu dari bagian surveilans, wabah, dan penyakit, dan juga dokter membawa serta obat-obatan yang diperlukan. Di sana tim akan melihat apa yang diperlukan dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Sumut. Kalau memang diperlukan tambahan obat-obatan lagi, kita akan mengirimnya,” katanya.

Ia menyebut sejumlah penyakit yang rawan menyerang warga pascabanjir tersebut, seperti diare, kulit, dan leptospirosis.

“Yang diutamakan penanggulangannya penyakit itu jika menyerang anak balita. Namun, sampai saat ini belum ada laporan adanya korban yang dirawat,” katanya.

Dinkes Sumut tetap mengimbau berbagai pihak di tingkat pemerintah kabupaten dan kota agar mewaspadi serangan penyakit terkait dengan banjir.

“Kita juga mengimbau agar masyarakat tetap antisipasi terhadap penyakit DBD karena bisa saja ada genangan air, seperti di kaleng bekas yang menjadi tempat untuk berkembangbiaknya nyamuk Aedes Aegypti penyebab DBD,” katanya

Pemkab segera bangun fasilitas desa tertinggal


Bupati Simalungun JR Saragih menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) membangun fasilitas pendukung di Nagori Bosi Sinombah Kecamatan Dolok Silau.

“Kita akan segerakan dan mudah-mudahan tahun ini dapat ditampung di P-APBD dengan persetujuan DPRD. Kita juga akan minta bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat,” kata Bupati, hari ini.

Kedatangan Bupati bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan pejabat di jajaran Permkab Simalungun ke nagori ini untuk memperingati Hari Kartini ke 134 dirangkai dengan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke 10 dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 41.

Sedangkan pernyataan Bupati itu untuk menanggapi harapan tokoh masyarakat Johannes Sinaga terkait infrastruktur jalan, sarana pertemuan, sarana air minum, bibit-bibit pertanian.

“Nagori (desa) ini memang terkesan tertinggal karena infrastruktur jalan kurang mendukung,” ujar Bupati sembari menyampaikan khusus untuk sarana air minum yang berjarak lima kolimeter, Pemkab akan bekerja sama dengan TNI menyelesaikan masalah ini.

Untuk loods, sarana MCK (mandi, cuci dan kakus), Bupati memberikan bantuan sebesar Rp 100 juta dan diharapkan dikerjakan secara swakelola dan tidak boleh ditenderkan. “Pangulu harus segera mengajukan permohonan (proposal) karena ini dana bantuan sosial saya,”  ujar Bupati.

Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon menyampaikan dukungan terhadap permohonan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat nagori ini. “Kebutuahan masyarakat menjadi perioritas bagi kami dalam menyusun anggaran yang akan datang,” janji Binton.
Editor: SASTROY BANGUN

Disnaker lemah awasi sistem outsourcing


Anggota komisi E DPRD Sumut, Brilian Moktar menilai Disnakertrans Sumut, lemah dalam memonitor pelaksanaan sistem kerja outsourcing di Sumut, menyebabkan masih banyaknya pekerja outsourcing di perusahaan yang bekerja di bagian inti.

Dijelaskan, sistem kerja outcoursing tersebut sudah final dan hanya 5 bagian yang diperbolehkan mempekerjakan buruh dengan sistem kerja outcourcing, yakni, keamanan, cleaning servis, supir, katering dan pemborong pertambangan.

"Sudah jelas hanya lima bagian yang dioutsourcingkan. Akan tetapi tidak jarang kita lihat sekarang ini, masih ada pegawai bank yang outsourcing dan outsourcing ada batas waktunya bukan untuk selamanya," tambahnya, hari ini.

Ditegaskan, sistem kerja outsourcing tersebut akan menguntungkan para oknum-oknum di Disnaker dan para pejabat bermain dengan pihak pengusaha.

Untuk itu, Brilian mengharapkan Disnakertrans Sumut meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang membandel, tetap memakai sistem outsourcing selain 5 bagian kerja tersebut.

RDP, anggota dewan kampanyekan warna partai


nggota komisi D DPRD Sumatera Utara, malah mengkampanyekan partai nya dalam rapat dengar pendapat (RPD) dengan pihak Perusahaan Gas Negara (PGN) tentang krisis gas di Sumut.

Saat GM SBU Distribution III Vice President, Mugiono menjelaskan grafik kontrak dan relasi dengan kambuna serta Pangkalan Susu dengan grafik warna merah dan biru. Tiba-tiba Budiman Nadapdap dari fraksi PDI Perjuangan mengatakan warna merah PDI Perjuangan yang akan maju dalam Pemilu nanti.

Tidak lama kemudian anggota fraksi Partai Demokrat, Guntur Manurung mengatakan lebih tinggi warna biru, sehingga Partai Demokrat akan memenangkan pemilu nanti.

"Lebih tinggi warna biru," kata Guntur Manurung sambil tertawa yang disambung Budiman Nadapdap dengan pernyataan bahwa ini akan memenangkan pemilu nanti.

Agar pembicaraan partai tersebut tidak berkepanjangan, Mugiono langsung memotong perbincangan tersebut. "Nanti kalau mau persentasi ke dewan menggunakan warna hitam agar tidak ada partai yang bersinggungan lagi," ujarnya.

Mugiono lemas bicara krisis gas


 Ditanya tentang krisis gas yang sedang terjadi di Sumatera Utara, GM SBU Distribution III Vice President PGN, Mugiono mengaku sedih dan lemas karena antara permintaan konsumen gas dan persediaan tidak sesuai.

"Saya sedih karena tidak ada kebanggaan. Karena permintaan mencapai baik dari Pertamina maupun industri mencapai 300. Sementara yang terpenuhi hanya 15," kata Mugiono di Medan, hari ini.

Mugiono menganalogikan krisis gas sekarang ini seperti angkot yang memiliki muatan 10 orang tetapi hanya 1 orang yang naik secara otomatis supir angkot tersebut mengalami kerugian.

Ditambahkan, dengan krisis gas ini dari 55 industri yang merupakan konsumen tetap sudah ada sebanyak empat industri yang tutup. Bahkan tidak menutup kemungkinan industri akan memindahkan usahanya dari Sumut.

"Dengan krisis gas ini, kita tidak tau berapa lagi industri yang tutup dan berapa investor yang memindahkan usahanya," ujar Mugiono.

Pimpinan DPRD diminta sikapi kasus hukum Walikota


Anggota DPRD Medan, meminta kepada pimpinan DPRD, harus  segera menyikapi kasus hukum Rahudman Harahap selaku Walikota Medan, karena tersandung kasus dugaan korupsi, Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) saat menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) 2005 silam.

Sekretaris Fraksi DPRD Kota Medan, Juliandi Siregar menegaskan, "Pimpinan DPRD seharusnya menyikapi kasus hukum yang menjerat Rahudman Harahap.Seharusnya, pimpinan DPRD Medan lebih awal menyikapi permasalahan ini dengan memanggil sejumlah pimpinan fraksi sebagai upaya antisipasi. Bila perlu segera menggelar rapat dengan ketua-ketua fraksi untuk menyikapi permasalahan ini," ujar Juliandai, di Medan, hari ini.

Dijelaskan, kemungkinan adanya efek akibat kasus hukum yang menimpa Rahudman Harahap, pimpinan DPRD Medan sudah selayaknya segera menyikapi permasalahan ini. "Jadi tidak perlu lagi ditunda, kasus hukum yang menimpa Rahudman harus segera disikapi," ungkapnya.

Seperti diketahui, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menetapkan Jumat 3 Mei 2013 sebagai jadwal sidang perdana Walikota Medan Rahudman Harahap.

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Erwin Mangatas Malau mengakui selain menetapkan jadwal sidang, pihaknya juga telah menunjuk Majelis Hakim yang akan memimpin sidang perdana nanti.

Kendaraan pemerintah gunakan BBM non subsidi


Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, menyatakan rencana kenaikan BBM, dihimbau kepada semua kendaraan milik Pemerintah daerah/ BUMN harus menggunakan BBM non subsidi. Menindaklanjuti surat edaran Mendagri No. 541/3815/SIJE tanggal 1 Oktober 2012 dengan pemasangan sticker yang disiapkan pemerintah.

"Pertamina agar terus melakukan sosialisasi secara massif dengan memasang spanduk di SPBU-SPBU tentang BBM subsidi dan non subsidi maupun melalui media cetak dan elektronik, serta Pertamina harus transparan dan melakukan tindakan tegas kepada SPBU yang melakukan penjualan BBM yang tidak sesuai ketentuan," kata Gatot, hari ini.

Sementara itu, Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Polisi Wisjnu Amat Sastro, mengatakan dirinya dan seluruh jajaran siap melayani masyarakat. "Untuk rencana antisipasi kenaikan BBM kita telah menempatkan dua personel di setiap SPBU, untuk menjaga keamanan dan kelancaran saat terjadi antrian dan mengatur lalu lintas," ujarnya.

Sementara itu, Manager Fuel Marketing Pertamina Sumbagut Victor Lumbangaol mengatakan, pihak Pertamina menambah penyaluran BBM bersubsidi 30-50 persen dari rata-rata normal harian serta menambah jam oprasional terminal BBM dan menambah jumlah armada mobil tangki dalam mengurangi antrian di SPBU.

"Selain itu, pertamina juga melakukan sosialisasi secara massif dengan memasang spanduk dan sticker di SPBU tentang harga BBM Subsisi dan non subsidi," ujarnya.

Surat pengunduran diri DPRD ditunggu KPU


Anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara, Surya Perdana menegaskan, masih banyak dokumen berkas DCS yang tidak memenuhi syarat. Bahkan, banyak berkas yang kurang seperti pengunduran diri anggota DPRD Sumut yang mencaleg dari partai lain.

"Berkas yang kurang misalnya terkait surat DPRD yang nyaleg dari partai lain belum ada dilampirkan dan keabsahan izajah calon," kata Surya Perdana kepada wartawan, hari ini.

Ditambahkan, kalau lampiran pengunduran diri tersebut dan keabsahan ijazah sangat penting, karena menjadi salah satu syarat menjadi peserta Pileg. "Surat pengunduran diri itu sudah harus ada sebelum pengumuman DCS pada 13-17Juni 2013," tambahnya, hari ini.

Untuk itu, lanjutnya  partai politik diberi kesempatan untuk memperbaiki dan menambah berkasnya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013. Sehingga DCS partai politik yang tidak lengkap syarat dapat melengkapi semua berkasnya selama waktu perbaikan yang telah ditetapkan.

“Masih banyak berkas dari masing-masing caleg yang masih kurang. Kita berharap semua parpol memanfaatkan waktu, sudah kita siapkan untuk mereka supaya melengkapi semua berkas persyaratan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang," pungkasnya.

Esja-Gusman tolak rekapitulasi KPU Sumut


Pasangan Effendi MS Simbolon-Jumiran Abdi mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada Sumatera Utara (Sumut) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasangan yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai pelaksanaan Pilkada Sumut penuh dengan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif.

Kuasa Hukum Pemohon, Arteria Dahlan saat daftar di MK Jakarta, hari ini, mengatakan beberapa pelanggaran yang ditemukan adalan masalah DPT, manipulasi pemilih, keberpihakan petugas penyelenggara pemilu dan manipulasi hasil perhitungan suara.

Sementara Effendi mengatakan pelaksanaan Pilkada Sumut tidak didasari demokrasi karena banyak kecurangan dan pemborosan.

"Kami berterimakasih kepada masyarakat Sumatera Utara yang sudah ikut memilih dalam pilkada kemarin, namun kami juga prihatin karena tidak terlaksananya sebuah proses demokrasi dalam pelaksanaan Pemilukada tersebut," kata Effendi, saat menggelar konferensi pers.

Menurut dia, tidak semua masyarakat Sumut dapat menggunakan hak pilihnya, bahkan terbilang kurang dari 50 persen warga yang bisa menggunakan hak pilihnya. "Pemilih kemarin (Kamis 7/3) yang terlibat hanya 40 persen," ucapnya.

Padahal, kata Effendi, tidak sedikit pula dana yang dihabiskan untuk pesta demokrasi di wilayah Sumut in menghabiskan dana mencapai 500 miliar rupiah. "Ini merupakan keprihatinan nasional. Di satu sisi, kita mengharapkan penghematan anggaran, tapi di sisi lain melakukan pemborosan yang luar biasa," tuturnya.

Walaupun menghabiskan dana yang besar, namun tidak ada "out put" yang dirasakan oleh masyarakat dari pelaksanaan pilkada ini.

Effendi berharap majelis hakim bisa melihat dan mempertimbangkan dengan mengedepankan azas keadilan bagi tegaknya proses demokrasi yang adil. "Karenanya, hari ini secara resmi menggugat KPU dan pasangan terkait lainnya, agar majelis hakim bisa memberikan hasil yang seadil-adilnya," kata Effendi.

Sedangkan pasangan Effendi, Jumiran Abdi mengatakan pihaknya memiliki begitu banyak bukti yang nantinya akan menjadi pertimbangan majelis hakim, apakah gugatan mereka layak untuk diteruskan ke persidangan.

"Kami punya keyakinan, insya-Allah kami menang dalam gugatan ini. Ini adalah sesuatu yang kami lakukan sebagai warga negara yang punya hak untuk menuntut keadilan pada pilkada yang lalu," kata Jumiran.

Dua tim pasangan Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) menolak hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan dan penetapan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara (Provsu) yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut di Hotel Grand Angkasa Medan, hari ini.

Kedua pasangan Cagubsu Efendi Simbolon-Jumiran Abdi (Esja) dan Gus Irawan-Soekirman (Gusman) menolak dengann tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi tersebut.

Sementara mesti diurutan terakhir, pasangan Chairuman Harahap-Fadly Nurzal (Charly), Amri Tambunan-RE Nainggolan (Amri-RE) legowo menerima hasil rekapitulasi tersebut dan Gatot Pujo Nugroho-T Erry Nuradi (Ganteng) secara otomatis menerima.

Saksi pasangan Gusman, Indra Sakti Lubis mengatakan pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) kali ini  sangat ironis karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan baik pihak pelaksana maupun pihak Cagubsu sendiri.

Indra mengakui akan melakukan upaya umum menuntut pelaksanaan Pilgubsu ulang. “Kita akan lakukan upaya hukum yang disampaikan sebelum tanggal 17 maret sesuai waktu yang diberikan KPU Sumut,” katanya.

Sementara itu, saksi Esja, Arteria Dahlan mengatakan selama tahapan pelaksaan Pilgubsu pihaknya sudah menemukan sebanyak 2.518 pelanggaran baik ditemukan timnya maupun laporan yang diterima tim Esja.

“Kita akan buktikan di TPS mana pun diulang pasti suara kami yang lebih, tapi pihak KPU Sumut tidak berani,” katanya.

Pihaknya malam ini akan menjumpai KPU Sumut dan Panwaslu untuk mengekspos pelanggaran yang ditemukan. “Kita jumpai untuk KPU Sumut dan Panwaslu untuk  menyatakan temuan  kami sah secara hukum dan  melakukan pilkada ulang,” tambahnya.

Menanggapi tindakan kedua pasangan Cagubsu yang tidak mau menandatangani berita acara tersebut, Ketua KPU Sumut, Irham Buana Nasution, mengatakan itu merupakan hak kedua saksi masing-masing pasangan cagubsu dan mereka memiliki makanisme untuk melakukanan tuntutan terhadap hasil rekapituasi tersebut.

“Itu merupakan kesadaran politikyang tinggi. Menandatangani berita acara bukan merupakan kewajiban,” sebutnya.

Seperti diketahui, hasil rekapitulasi tersebut pasangan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi (Ganteng) menang sebanyak 1,604,337 (33,00), Efendi Simbolon-Jumiran Abdi (Esja) 1,183,178 (24,36%), Gus Irawan Pasaribu - Soekirman (Gusman) 1,027,433 (21,13%), Amri Tambunan - RE Nainggolan (Amri RE)  594,414 suara  (12,23%), Chairuman Harajap - Fadly Nurzal (Charly) mendapatkan 452,096 (9,30%).

KPU Sumut sosialisasi syarat pendaftaran caleg


Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menyosialisasikan persyaratan dan tata cara pendaftaran bakal calon anggota legislatif kepada pimpinan partai politik di daerah itu. Sosialisasi yang dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut di Medan, hari ini itu diikuti seluruh unsur pimpinan parpol peserta Pemilu 2014.

Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution mengatakan, sosialisasi itu perlu dilakukan karena ada sejumlah ketentuan yang berubah dibandingkan dengan Pemilu 2009.

Ia mencontohkan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Ketentuan untuk mundur itu berlaku untuk seluruh pejabat pemerintahan yang akan mendaftar sebagai caleg, mulai dari pejabat pusat hingga terendah. “Bahkan, kepala desa juga harus mundur jika mendaftar sebagai caleg,” katanya.

Ia menambahkan, sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan KPU, kewajiban untuk mundur dari jabatan awal guna mendaftar sebagai itu juga berlaku untuk PNS, TNI, Polri, pejabat BUMN dan BUMD.

Jika kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, TNI, Polri, pejabat BUMN dan BUMD itu tidak dapat menunjukkan surat pemberhentiannya, maka pendaftarannya sebagai caleg akan dianggap tidak memenuhi syarat.

Ketentuan untuk mundur itu bukan hanya bagi eksekutif, TNI/Polri, serta pejabat BUMN/BUMD, melainkan untuk politisi yang masih menjadi anggota legislatif dan unsur penyelenggara Pemilu mulai dari anggota KPU, panitia pemilihan kecamatan (PPK), hingga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan pimpinan parpol adalah kewajiban untuk memenuhi kuota 30 persen bagi caleg perempuan dalam stu daerah pemilihan (dapil).

Jika parpol tertentu menetapkan caleg sebanyak tiga orang dalam sebuah dapil, maka satu diantaranya wajib berjenis kelamin perempuan. “Kuota 30 persen caleg perempuan itu bukan keharusan, melainkan kewajiban. Jika tidak terpenuhi, pencalonan di dapil itu dianggap tidak memenuhi syarat,” katanya.

Anggota KPU Sumut Nurlela Djohan menyatakan, pihaknya mengharapkan seluruh parpol di Sumut dapat memahami berbagai ketentuan dalam pendaftaran caleg dan masa pendaftaran agar tidak melampaui batas waktu yang ditentukan, termasuk bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Secara keseluruhan, masa pendaftaran untuk calon anggota DPD, caleg DPRD Sumut dan DPRD kabupaten/kota akan berlangsung pada 9-22 April 2013.

Setelah itu, dilakukan pengumuman daftar caleg sementara (DCS) untuk calon anggota DPD pada 24-26 Juli 2013. Sedangkan pengumuman daftar caleg tetap (DCT) pada 29-31 Agustus 2013.

Pengumuman DCS untuk caleg DPRD Sumut dan DPRD kabupaten/kota pada 13-17 Juni 2013. Sedangkan pengumuman DCT pada 23-25 Agustus 2013

Angka golput Pilgubsu 51,49%


Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut) selaku pihak penyelenggara ogah disalahkan terkait rendahnya partisipasi masyarakat di Pemilihan Gubernur Suamtera (Pilgubsu). Bahkan KPUD Sumut menyalahkan partai politik dan pemerintah.

“Menurut saya itu bukan kesalahan tunggal dari KPU, berbagai pihak turut menyumbangkan kesalahan yang sama baik itu partai politik maupun pemerintah yang memiliki kewajiban yang sama,” kata Ketua KPUD Sumut, Irham Buana Nasution kepada wartawan, hari ini.

Bahkan, Irham Menegaskan KPUD Sumut bukan pihak yang bertanggungjawab. “Kami tidak ingin mengatakan kami yang paling benar tetapi kami juga tidak ingin kami yang paling bertanggngjawab,” tegasnya.

Selama ini, lanjut Irham pihaknya sudah melakukan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada KPUD Sumut. “Upaya-upaya batas kewenangan yang diberikan undang-undang sudah kami laksanakan dengan maskimal,” tambahnya.

Terkait partisipasi yang minim tersebut, menurut Irham perlu dilakukan koreksi secara menyeluruh untuk mencari penyebab minimnya  partisipasi tersebut apakah disebabkan sosialisasi yang kurang, kesadaran masyarakat yang jenuh atau penyebab lainnya.

Seperti diketahui, angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara sebanyak 5.309.442 (51,49%) dari jumlah calon pemilih yang terdaftar 10.310.872 dan  hanya 5.001.430 (48,506) yang menggunakan hak suaranya. Sebanyak 139.963 (1.357%) surat suara yang tidak sah dan hanya 4.861.467 (47,149%) surat suara yang sah.

Sebelumnya, Wakil Ketua  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Sigit Pramono Asri menilai banyaknya warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) disebabkan sosialisai yang tidak terstruktur dan masif.

Menurutnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara hanya asal-asal. “Memang dilakukan sosialisasi tetapi kurang masif dan tidak tukur,” kata Sigit kepada wartawan, hari ini.

Selain itu, masalah administrasi juga menjadi penyumbang tingginya Golput. Masalah administrasi itu terlihat masih banyak undangan yang tidak diterima masyarakat sesuai dengan waktunya bahkan masih ada masyarakat yang tidak menerima undangan untuk pencoblosan.

Sementara itu, menurut analis politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Ansor Siregar, minimnya partisifasi  masyarakat disebakan masyarakat sudah kecewa dengan politik di Sumut karena sudah dikhianati pada Pilgubsu tahun 2008.

“Masyarakat merasa Gubsu yang terpilih pasti akan mengecewakan mereka karena tidak  menjalankan apa yang mereka janjikansebelumnya,” kata Ansor.

Selain itu, masyarakat juga enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena masyarakat merasa di TPS ada banyak yang tidak beres. Ketidak beresan tersebut dirasakan wajar karena banyak masyarakat yang tidak terima C6 sebagai undangan kepada masyarakat untuk memilih.

“Ini juga karena pihak penyelenggara tidak maksimal melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan hanya asal jadi,” tambahnya.

Gubernur dianggap masyarakat selama ini sangat jauh dari mereka. Bahkan masyarakat tidak tahu apa fungsi dari gubernur. “Bupati dan gubernur sangat jauh dirasakan masyarakat. Kecuali dengan kepala desa masyarakat baru dekat karena melakukan pengurusan berkas ke situ,” tambahnya.

Angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara sebanyak 5.309.442 (51,49%) dari jumlah calon pemilih yang terdaftar 10.310.872.

Dari DPT 10310872 pemilih hanya 5.001.430 (48,506) yang menggunakan hak suaranya dan sebanyak 139.963 (1.357%) surat suara yang tidak sah dan hanya 4.861.467 (47,149%) surat suara yang sah.

Hal ini diketahui berdasatkan hasil Rapat Pleno pengitungan suara pemilihan gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut) di Grand Angkasa Medan, hari ini.

Dari hasil tersebut pasangan calon Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi menang sebagai pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) sebanyak 1,604,337 (33,00) disusul pasangan Efendi Simbolon-Jumiran Abdi (Esja) 1,183,178 (24,36%), pasangan Gus Irawan Pasaribu - Soekirman (Gusman) 1,027,433 (21,13%), Pasangan Amri Tambunan - RE Nainggolan (Amri RE)  594,414 suara  (12,23%); dan pasangan nomor urut 3 Chairuman Harajap - Fadly Nurzal (Charly) mendapatkan 452,096 (9,30%)

Senin, 22 April 2013

Listrik Padam, Bacaleg Gagal Lengkapi Syarat


Puluhan bakal calon legislatif (bacaleg) di Aceh Utara gagal membuat surat bukti terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Aceh Utara, Minggu (21/4). Surat yang merupakan salah satu syarat pencalonan itu, tidak bisa dibuat oleh staf KIP karena listrik padam sejak pukul 08.00-18.00 WIB kemarin. Mereka diminta kembali pada, Senin (22/4) hari ini.

“Kami tidak bisa membuat surat itu karena listrik padam. Selain itu, kami tidak memilki mesin genset. Kita harap, KPU pusat memberikan bantuan genset seperti pada pemilu sebelumnya,” sebut Sekretaris KIP Aceh Utara, Abdullah Hasbullah ketika dikonfirmasi kemarin.

Ditambahkan, setiap hari KIP setempat mengeluarkan 50 surat tersebut pada bacaleg. “Kasihan yang menjadi bacaleg DPR RI, mereka butuh surat itu secepatnya, karena diminta oleh DPP partai yang berkantor di Jakarta. Namun, kami sudah jelaskan dan mereka bisa mengerti,” terang Abdullah.

Dikatakan, KIP akan membuat kembali surat bukti terdaftar sebagai pemilih itu, Senin (22/4). “Itu pun jika listrik hidup. Untuk itu, kita harap PLN tetap menyalakan listrik,”harap Abdullah.

Sementara itu, Ketua Pokja Pencalonan KIP Aceh Utara, Ayi Jufridar menyebutkan partai tetap diterima mendaftarkan calegnya meski tanpa surat itu. “Surat itu bisa dilengkapi pada masa perbaikan nanti, dari bulan Mei sampai Juli,” terang Ayi.

Dicontohkan, Partai Hanura Aceh Utara sebagian bacalegnya juga belum memiliki surat tanda daftar sebagai pemilih, namun KIP tetap menerima berkas Bacaleg dari partai itu. Sampai tadi malam, partai yang telah mendaftarkan Bacaleg di KIP Aceh Utara yaitu PKS, PBB, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Hanura

Mantan Bupati Aceh Barat Jadi Bacaleg PA


 Mantan Bupati Aceh Barat, H Ramli MS, Minggu (21/4) didaftarkan sebagai salah seorang calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Aceh (PA). Pendaftaran caleg dari PA oleh Ketua PA, Tgk Yussaini MS bersama sekretaris, Rizwan MA serta pengurus untuk Pemilu 2014 mendatang.

Jumlah caleg yang didaftarkan oleh PA Aceh Barat sebanyak 30 orang (120 persen) dari komposisi 25 kursi DPRK. Di antara 30 calon itu, tiga di antaranya adalah kader PA yang saat ini menjabat anggota DPRK, yakni Barnawi, Taufik Ali, dan Nurhayati. Pendaftaran dan penyerahan berkas diterima Ketua Pokja Pencalonan KIP, Bahagia SH.

Ketua Pokja Pencalonan KIP, Bahagia  kemarin mengungkapkan, pendaftaran caleg akan dibuka hingga Senin pukul 16.00 WIB. Selain itu, rata-rata parpol mendaftarkan caleg sebanyak 25 orang sesuai konposisi kursi DPRK. Namun ada juga parpol mendaftarkan sebanyak 30 kursi (120 persen). “Terhadap ada parpol yang daftar 120 persen caleg akan dikonsultasikan ke KIP Aceh,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, Sekretaris DPW PA Aceh Barat, Rizwan MA mengatakan, para caleg yang didaftarkan PA itu sudah lulus tes baca Alquran yang dilaksanakan di kantor partai, Sabtu (20/4). Uji baca Alquran itu melibatkan dewan juri seperti Tgk Nyak Ara dan Tgk Hayani dengan kriteria penilaian mencakup adab, tajwid, dan fasahah.

Sementara itu, Partai Damai Aceh (PDA) Aceh Barat, Sabtu (20/4) sekitar pukul 15.00 WIB mendaftarkan sebanyak 25 caleg ke KIP. Pendaftaran caleg dari parlok ini diterima oleh Ketua KIP, Mahrizal bersama, Ketua Pokja Pencalonan, Bahagia. “Caleg dari partai kita sudah kita daftarkan,” ujar Ketua PDA, H Amri HR.

Hingga kemarin, tercatat sebanyak enam (dari 15 parpol) yang sudah menyerahkan berkas bacalegnya ke KIP. Yaitu, Partai Demokrat, PKS, PDA, PPP, PKB, dan PA

Eks Petani Ganja Panen Pisang


Sejumlah mantan petani ganja yang bermukim di Gampong Tanjung Beuridi, Darussalam dan Pulo Harapan, Kecamatan Peusangan, Bireuen, Senin (22/4/2013) melakukan panen perdana tujuh hektar tanaman pisang di bekas lahan ganja tersebut.

Kepala Badan Narkotika Nasional(BNN) Provinsi Aceh, Saidan Nafi menyebutkan, panen perdana pisang sebagai tanaman tumpang sari karet ini, merupakan program alternatif development BNNP Aceh.

Menurutnya dari 25 hektar "proyek percontohan" BNNP Aceh, sekitar tujuh hektar diantaranya mulai berproduksi.

Minggu, 21 April 2013

Mei, Pemko Medan Gelar Pencatatan Akta Nikah Massal


Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan akan menggelar pencatatan Akta Nikah Massal pada Mei nanti.

Rencana ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Muslim Harahap usai rapat koordinasi e-KTP di Balai Kota, Senin (22/4/2013).

"Sering sekali orang tua tidak bisa membuat Akta Lahir karena tidak bisa menunjukkan Akta Nikah. Jumlahnya ribuan, terutama di Medan Tuntungan dan Medan Baru," ujarnya.

Menurutnya, masih banyak keluarga yang mengira tidak perlu membuat Akta Nikah karena merasa cukup dengan memiliki Surat Pemberkatan Pernikahan dari gereja.

"Memang mereka sudah sah sebagai suami isteri. Namun, tetap perlu dicatatkan di Dinas Catatan Sipil," tuturnya.

Karena itu, Mei nanti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menargetkan pembuatan Akta Nikah untuk 200 pasangan yang menikah di Medan.

Muslim mengatakan, sesuai dengan Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, makan suami-isteri yang ingin membuat Akta Nikah dalam pencatatan massal nanti akan dikenakan biaya Rp 70 ribu.

Kapolda Buka Pembukaan Pelatihan Brimob


ebanyak 140 anggota Brimob mengikuti latihan Pra Ops BKO Polda Papua selama enam hari di lapangan Martabe Jalan Jamin Ginting. Pembukaan latihan Pra Ops Bawah Kendali Operasi Brimob untuk ditempatkan di Papua. Kegiatan pembukaan ini dilaksanakan di Lapangan Martabe, Jalan Jamin Ginting oleh Kapolda Sumut, Irjen Wisjnu Amat Sastro.

Menurut Kabid Humas Polda Sumut, Kabid Humas Poldasu Kombes Raden Heru Prakoso melalui Kasubbid PID AKBP MP Nainggolan, kegiatan pembukaan tersebut berlangsung pukul 09.00 WIB.

"Kegiatan tersebut hanya latihan dan pembekalan mengenai tugas operasi untuk persiapan keberangkatan ke Polda Papua," ujar Nainggolan.

Menurut Nainggolan, latihan tersebut merupakan kegiatan rutin untuk persiapan keberangkatan anggota Brimob ke Polda Papua yang akan melaksanakan tugas di Polda Papua.

"Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang berlaku di setiap 33 Polda di Indonesia," ujarnya kepada Tribun, Senin (22/4/2013).

Namun Nainggolan mengatakan belum mengetahui kapan mereka akan diberangkatkan, akan ditempatkan di mana dan berapa lama waktu mereka akan bertugas di Papua.

Penugasan Brimob Polda Sumut ke Papua Kali Pertama


 Sebanyak 140 anggota Brimob Polda Sumut akan mengikuti latihan selama enam hari di Lapangan Martabe, Jalan Jamin Ginting. Latihan ini dilaksanakan untuk persiapan keberangkatan untuk melakukan pengamanan di PT Freeport Indonesia. Tugas tersebut adalah tugas perdana Brimob Polda Sumut.

"Keikutsertaan Brimob Polda Sumut untuk menjalani pengamanan PT Freeport Indonesia adalah kegiatan perdana Polda Sumut," ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kabid Humas Poldasu Kombes Raden Heru Prakoso melalui Kasubbid PID AKBP MP Nainggolan, kepada Tribun, Senin (22/4/2013).

Nainggolan mengatakan, namun untuk saat ini dia belum mengetahui kapan para anggota Brimob akan dikirimkan karena menunggu surat dari Mabes Polri.

"Saya tidak tahu kapan mereka akan diberangkatkan," ujar Nainggolan.

Hari ini sebanyak 140 anggota Brimob Polda Sumut akan menjalani latihan selama enam hari di lapangan Martabe Jalan Jamin Ginting.

Sebanyak 140 anggota Brimob yang akan menjalani latihan selama enam hari di lapangan Martabe akan ditugaskan untuk menjaga areal Freeport Indonesia di Papua.

Kapolda Sumut Irjen Wisjnu Amat Sastro di sela pembukaan latihan Pra Operasi (Ops) Bawah Komando Operasional (BKO) Polda Papua 2013 di halaman Mako Sat Brimob Polda Sumut, Senin (22/4/2013) mengatakan, Brimob Polri adalah pasukan andalan dalam menghadapi ancaman-ancaman berintensitas tinggi.

"Berbagai penugasan bersifat penanggulangan kejahatan, pengamanan operasi dalam negeri dan bantuan pertahanan, mampu dilaksanakan dengan baik," ujarnya dihadapan 140 personil Brimob Polda Sumut.

Kapolda mengatakan, satuan Brimob yang akan mengikuti latihan selama enam hari sebagai bekal untuk dikirim bertugas di Papua. Wisjnu menyatakan, Sat Gegana Korbrimob Polri dan Sat Brimob Polda Jabar juga akan dikirim dalam rangka pergantian tugas pengamanan PT Freeport Indonesia.

Wisjnu mengatakan, penting untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental, serta menambah bekal seperti tugas pokok di daerah penugasan, gambaran situasi, hakekat ancaman yang dihadapi, karakteristik masyarakat, pengetahuan tentang Hak Azasi Manusia (HAM), kemampuan gerilya anti gerilya, kemampuan menembak, pertempuran perjumpaan dan jarak dekat, pengejaran, hadang anti hadang, beladiri, penggeledahan, surival, menggunakan peralatan dan jaringan komunikasi serta pengamanan Very Very Important Person (VVIP) atau Very Important Person (VIP), pos dan patroli.

"Tugas Brimob memang berat dan penuh tantangan, tetapi ini merupakan kebanggaan sebab tidak semua orang memeroleh kepercayaan," ujar Kapolda.

Wisjnu juga berpesan agar para setiap anggota menjaga kesehatan sehingga tugas operasi berjalan baik, menjaga kekompakan ikatan regu, pleton dan kompi sehingga tumbuh jiwa korsa untuk mendukung keberhasilan tugas.

Kapolda secara simbolis juga juga memasang pita tanda latihan pra Ops kepada dua personil sebagai perwakilan


10 Ribu Warga Banjiri HUT Metro Siantar


SIANTAR-Sekitar 10 ribu lebih masyarakat Siantar dari delapan kecamatan bersemangat dan Simalungun mengikuti senam massal untuk memeriahkan ulang tahun Metro Siantar yang ke-10 di Jalan Merdeka. Minggu  (21/04) mulai pukul 06.00 WIB.


Senam massal ini semakin meriah dengan datangnya sejumlah pejabatat tinggi Siantar. Di antaranya Humas Pemko Daniel Siregar, Kadis Dikjar Setia Siagian, lainnya. Sebagai pemandu senam, 6 wanita cantik asal Siantar naik di atas panggung. Tiga di panggung besar dan tiga lagi di tengah masyarakat. Enam wanita tersebut langsung berlenggak-lenggok dengan gerakan senam diiringi musik. Ribuan masyarakat yang berada di Jalan Merdeka tepat di depan Taman Bunga mengikuti gerakan tersebut secara bersama. Mereka berjajar di depan sebuah panggung besar.

“Selamat ulang tahun Metro Siantar yang ke-10. Masyarakat juga harus sehat setuju, ayo kita mulai bersenam,” teriak pembawa acara dari atas panggung.

Marganas Nainggolan, Pimpinan Umum PT Siantar Media Grup mengatakan, senam massal di HUT Metro Siantarn
mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan berolahraga. “Masyarakat harus sehat dan juga memiliki jiwa wirausaha,” katanya dari atas panggung yang dilengkapi musik itu.

Kegiatan senam massal di Kota Siantar ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan Metro Siantar khususnya di setiap ulang tahun. Sebelumnya juga pernah dilakukan kegiatan serupa di Tanah Lapang Haji Adam Malik, pada tahun-tahun sebelumnya.

Humas Pemko Siantar Daniel Siregar mengatakan, senam massal tersebut diikuti lebih dari 10 ribu orang. Mereka berasal dari lembaga pendidikan, pesantren, pengusaha, PNS, Polri, Askes, PLN, dan masyarakat umum dari Simalungun.

“Setiap kecamatan ikut mengirimkan masyarakatnya ke sini, terlihat di lapangan antusias masyarakat Siantar untuk memeriahkan ulang tahun Metro Siantar sangat baik,” ujarnya.

Kadis Dikjar Setia Siagian menambahkan, senam massal ini adalah gerakan awal untuk menunjukkan kepada masyarakat yang memiliki kecakapan, kecerdasan, serta berjiwa mandiri dan berciri hidup sehat.

“Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sehat, tangguh, serta mandiri dalam bidang pengembangan hidup sehat,” katanya.
Selain senam massal yang di ikuti ribuan masyarakat. Gerak jalan santai mengintari pusat kota juga salah satu kegiatan mengisi acara. Pelepasan gerak jalan santai yang dibuka langsung Pimpinan Umum PT Media Siantar Group Marganas Nainggolan berlangsung meriah, masyarakat start dari Jalan Medeka depan parkir pariwisata menuju Jalan DR Wahidin, masuk ke Jalan Sutomo, masuk ke Jalan Sudirman dan berakhir di Pentas Seni HUT Metro Siantar di Tanah Lapang Haji Adam Malik.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Siantar, tahun depan kita upayakan menyediakan hadiah utama lucky draw berupa mobil!” kata Marganas disambut teriakan masyarakat senang.

Senada disebutkan Wakil Pimpinam Umum Maranata Tobing dan Pimpinan Redaksi Metro Siantar Pandapotan Siallagan. Berterima kasih kepada seuluruh warga Siantar khususnya yang ikut memeriahkan HUT Metro Siantar yang ke-10.

Pda acara itu, lucky draw pun langsung diundi. Hadiah yang disediakan Metro Siantar adalah 2 sepeda motor, 3 kulkas, dan sebagainya. “Etah mimpi apa aku kemarin bisa mendapat sepeda motor hanya dengan uang Rp15 ribu,” kata Godang Nasution (43) penerima satu sepeda motor.

Kampanye Berbenah Diri Serta Memanfaatkan Listrik Pintar


PERUSAHAAN Listrik Negara (PLN) Rayon Medan Johor mengelar kampaye listrik pintar dan serta PLN bersih dengan membagikan brosur dan souvenir berupa lampu tidur bagi pengguna jalan di dua titik yakni di persimpangan Jalan Karya Wisata Medan Johor, dan persimpangan Jalan Karya Jaya Titi Kuning,Jumat (19/4) kemarin. Tujuhannya untuk mengingatkan kepada pelanggan bahwa setiap tanggal 20 merupakan akhir priode pembayaran sehingga pelanggan yang belum melunasi rekening listrik agar terhindar dari keterlambatan atau denda.


ISTIMEWA
KAMPANYE: Seorang wanita membagikan brosur dalam kampanye PLN bersih dan listrik pintar di Medan.

“Kebetulan kampaye yang kita lakukan bertepatan pada tanggal 19, sehari sebelum akhir periode pembayaran sehingga kampaye ini dapat mengingatkan para pelanggan batas akhir pembayaran. Pastikan rekening listrik anda sudah lunas,” himbau, Manajer PLN Rayon Medan Johor Kishartanto Purno Putro kepada wartawan di sela-sela acara.

Ia menyampaikan bahwa saat ini PLN mulai membuka diri menuju perubahan dan menuju PLN bersih.

“Mohon dukung kami untuk mewujudkan PLN bersih dengan tidak memberikan tip kepada petugas PLN,Kami bersih, Anda Bersih dan Kita Bersih,” ajak Kristanto.

Dia juga menuturkan bahwa PLN sudah punya contact center PLN 123. Dengan sarana ini pelanggan tidak perlu lagi datang ke kantor PLN sehingga semua masalah yang menyangkut PLN dapat disampaikan.

“Bila melalui telepon rumah tekan 123, melalui hp tekan 061 kode area dan tekan 123. Untuk pemasangan baru dapat melalui internet, dan pengaduan atau keluhan bisa melalui Blackberry. Semua masalah listrik sudah terjawab di sini,” ungkap KisHartanto.

Kishartanto menyatakan bahwa pemakaian listrik pintar dengan sistem isi ulang pulsa, lebih hemat dibandingkan listrik konvensional.”Kalau pakai listrik pintar, lebih hemat. Konsumen juga bisa melihat pemakaian secara langsung melalui jumlah pulsa yang dipakai sesuai dengan anggaran belanja.” ujarnya.
Ia menambahkan pemakaian listrik pintar sebenarnya sangat menguntungkan konsumen dibandingkan pemakaian listrik konvensional. Selain lebih hemat dan bisa mengontrol penuh pemakaian, konsumen juga bisa mengecek kesalahan-kesalahan pencatatan yang terjadi pada meteran di rumah.

Manajer PLN Area Medan, Abdul Haris Nasution menyampaikan apresiasi kepada PLN Rayon Medan Johor. ”Dari 9 rayon PLN yang ada di area Medan. Rayon Medan Johor yang pertama melakukan gerakan kampaye seperti ini,” tuturnya

Polisi Tangkap Polisi di Kampung Kubur


MEDAN- Puluhan petugas Polresta Medan kembali mengepung dan menggerebek Kampung Kubur di Jalan Zainul Arifin , Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Petisah, Sabtu (20/4) sekitar pukul 05.30 WIB. Sebanyak 36 orang diciduk dari wilayah yang dijuluki ‘kampung narkoba di tengah kota’ tersebut? Kendati operasi penggerebekan yang berlangsung ‘pagi-pagi buta’itu gagal meringkus bandar besar yang menjadi target operasi (TO), namun petugas berhasil mengamankan dua oknum polisi yang diduga terlibat dalam tranksaksi bisnis haram tersebut. Keduanya adalah Bripda Yulanda, yang bertugas di Sa tBrimob Polda Aceh dan Bripka Surbakti yang bertugas di Polsek Patumbak.

BUKTI: Kapolresta Medan Kombes Monang Situmorang (tengah) dan Kasat Narkoba Kompol Donny Alexander memegang barang bukti penggerebekan Kampung Kubur, kemarin.


Bripda Yulanda selanjutnya diserahkan ke Propam Poldasu, sementara Bripka Surbakti sudah diperiksa Propam Polresta Medan.
Dari lokasi kejadian, selain mengamankan tiga paket sabu-sabu, satu paket ganja, timbangan digital, bong, alat suntik dan sejumlah peralatan mengonsums inarkoba, polisi juga menemukan 26 unit mesin jackpot, dan uang tunai Rp32,8juta yang diduga uang hasil tranksaksi narkoba. Ikut pula diamankan 11 unit ponsel, pistol jenis airsoft gun, dan lima buah senjata tajam.

Kapoltabes Medan Kombes Monang Situmorang, dalam kronologis yang disampaikan beberapa jam kemudian, menyebutkan, penggerebekan itu merupakan silent operation lantaran dalam sejumlah operasi sebelumnya, petugas selalu gagal membawa ‘tangakapan besar’.

Diduga kuat, setiap ada rencana penggerebekan Kampung Kubur selalu ‘bocor’ keluar.

Dalam operasi pagi itu, polisi mengerahkan empat unit mobil Dalmas berisikan puluhan personel. Sejumlah perwira juga ikut turun dalam operasi penggerebekan tersebut.

Puluhan polisi mengepung dan memasuki rumah warga yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba. Bagai adegan dalam film action kepolisian ‘SWAT’, setiap sudut Kampung Kubur disisir dengan cepat oleh para petugas bersenjata lengkap. Sebagian besar petugas yang mengenakan rompi hitam bertuliskan ‘Unit Narkotika’ itu langsung memeriksa setiap gerak-gerik warga yang dilihat mencurigakan.

Sebagian petugas dari Unit Shabara bersiaga dan menjaga pintu masuk kampung.

Setelah menggeledah sejumlah rumah yang dicurigai, polisi menemukan 26 unit mesin jackpot dari sebuah rumah bercat hijau. Polisi menangkapempatwanitadirumahyangdijadikan rumah perjudian tersebut.

Dari rumah lainnya, polisi menemukan alatalat untuk mengonsumsi narkoba yaitu alat hisap sabu (bong) dan peralatan jarum suntik.

Seorang pria yang disebut sebagai pemilik alat tersebut langsung diamankan. Dia mengaku alat-alat untuk mengonsumsi narkoba itu disewakannya bagi para pecandu seharga Rp5 ribu setiap kali pakai. Di rumah berikutnya, polisi menemukan tiga paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan satu paket ganja. Dari sini, diamankan pula senjata tajam dan senjata api jenis softgun. Orang-orang yang terlibat diduga sebagai pemilik narkoba dan senjata itu langsung diboyong petugas ke mobil Dalmas. Mereka disatukan bersama 21 orang yang lebih dulu diamankan.

Kapolresta berjanji akan kembali merazia KampungKubur.

Targetnya adalah meringkus bandar narkoba karena dalam beberapa kali operasi belum juga membuahkan hasil maksimal.

“Operasi penggrebekan akan selalu dilakukan aparat gabungan. Kami lakukan pagi hari agar tangkapan maksimal. Tapi sayangnya operasi ini diduga bocor,” kata Monang kepada wartawan.

Dia mengaku segera mengevaluasi hasil operasi Sabtu pagi tersebut.

Berbeda dengan sikap ksatria Kapoltabes, Kasat Narkoba Polresta Medan, Kompol Dony Alexander  justru sempat emosi. Dengan nada tinggi, perwira satu melati itu agak emosional saat disinggung soal perubahan jadwal operasi dari sore menjadi pagi. Tapi Donny buru-buru minta maaf. ‘’Sori saya lagi capek. Soal waktu itu kan diatur supaya tak bocor,’’ katanya.

Terkait dua polisi yang ditangkap dalam penggerebekan itu, Kasi Propam Polresta Medan, AKP Afdhal Junaidi, mengatakan Bripk Surbakti masih diperiksa di unit VC Polresta Medan atas dugaan keterlibatan sebagai ‘beking’ dalam judi jackpot. Sementara, Kapolsek Patumbak Kompol Triadi yang dikonfirmasi  soal penangkapan anak buahnya dalam penggerebekan di Kampung Kubur, mengaku belum mendapat informasi. ‘’Wah maaf saya belum dapat info. Nanti saja saya kasih komentar ya ,’’ ujarnya

Distribusi Naskah Belum Rampung, Panitia UN Sumut Pasrah


MEDAN-Panitia Ujian Nasional (UN) Sumut mengaku pasrah menanti kedatangan naskah UN SMP dan UN susulan. Panitia pun pasrah atas apapun kebijakan yang akan diambil oleh Gubernur Sumatera (Sumut) Gatot Pujo Nugroho jika naskah mengalami kekurangan.
Hal ini disampaikan oleh H Yusri SH Ketua Panitia Pelaksana UN Sumatera Utara (Sumut)di Kantor Dinas Pendidikan Sumut (Disdiksu), Jumat (19/4). “Jika naskah kurang, maka akan diminta pelaksanaannya diundur,” ujarnya menirukan ucapan Gatot Pujo Nugroho (Gubernur Sumut) kepada dirinya.


Naskah UN baru tiba kemarin di Kota Medan, tetapi naskah tersebut hanya diperuntukkan untuk 23 kabupaten/kota karena pertimbangan jarak tempuh. Sedangkan untuk 10 kabupaten/kota tersisa akan tiba hari ini.
“Mulai hari ini (kemarin, red) naskah UN untuk 18 kabupaten/kota sudah didistribusikan secara bergiliran hingga penerbangan terakhir malam nanti (kemarin, Red),” kata Yusri.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, ada sedikit keterlambatan untuk naskah UN SMP di Nias. “Dijadwalkan tiba di Polonia Kamis siang (19/4), namun baru tiba Jumat dinihari dan langsung dibawa ke Nias dengan jalan darat,” bebernya.

Sedangkan naskah UN untuk ujian susulan dan paket C hingga kini belum bisa dipastikan kedatangannya. “Kabarnya hari ini (kemairn), tapi belum bisa dipastikan,” katanya.

Kadis Pendidikan Sumut Muhammad Zein belum bisa memastikan apakah UN SMP tetap dilanjutkan sesuai jadwal atau malah ditunda. “Jika sisa naskah tiba besok (hari ini, Red)maka akan tetap berjalan. Tapi jika tidak, maka saya pasti akan dipanggil rapat oleh Gubernur, Unimed serta instansi terkait,” katanya.


Di sisi lain, puluhan petugas distribusi naskah UN yang bertugas di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan enggan menerima honor mereka selama 5 hari. Menurut mereka honor terlalu kecil dan berkurang sekitar 50 persen dari honor yang diterima tahun lalu.

Tahun lalu petugas distribusi menerima honor Rp600 ribu untuk 5 hari kerja, sedangkan saat ini mereka hanya menerima Rp385 ribu.

Untuk diketahui petugas distribusi naskah UN bekerja mulai bekerja sejak hari Minggu (14/4) untuk menyortir naskah UN hari Senin (15/4). Petugas mulai bekerja dari pukul 17.00-22.00 WIB, banyak petugas yang sampai bermalam di Disdik Medan. Setelah itu, Senin (15/4) mereka sudah kembali bekerja mulai 05.15 pagi untuk menyerahkan kepada petugas dari sekolah yang menjemput naskah dan selesai pukul 06.15 Wib.

Dan mulai pukul 09.30 kembali bekerja untuk menerima Lembaran Jawaban Komputer (LJK) dari sekolah untuk diserahkan kepada petugas dari Disdik Medan. Setelah itu pada pukul 20.00 – 22.00 WIB petugas kembali lagi untuk bekerja menyortir naskah UN untuk Selasa (16/4) dan begitu seterusnya hingga Kamis sore (18/4). “ Kami tak mau menerima uang itu, kalau hanya segitu honornya lebih baik uangnya untuk Dinas saja,” keluh Agus Surya Simarmata petugas distribusi dari SMAN 11 Medan.

Untuk diketahui jumlah Rayon sekolah berjumlah 23, dan masing-masing rayon mengutus dua orang. Artinya, petugas distribusi UN di Disdik Medan berjumlah 43 orang. 17 orang petugas menolak menerima honor tersebut, serta 7 petugas yang telah menerima tapi mengembalikan uang tersebut. Sedangkan 19 lagi sudah menerima dan pulang ke rumah masing-masing.

Parluhutan Hasibuan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, ketika dikonfirmasi terkait hal itu menjelaskan memang seperti itu anggaran yang diberikan oleh Pemko Medan. “Bukan tidak mampu saya memberikan lebih, tapi memang seperti itu adanya. Honor tersebut tidak boleh dikurangi dan dilebihkan,” katanya.

Dia pun mengaku tak mau ambil pusing dengan petugas yang menolak honor. “Terserah mau diambil atau tidak uang itu, “ pungkasnya.

Stok Solar 4 Hari, Habis Dalam 6 Jam


MEDAN- Kelangkaan solar di Medan sejak pertengahan Maret lalu masih berlangsung hingga kemarin. Hal ini terlihat masih kosongnya solar di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Medan.


Menurut pantauan  sebagian besar SPBU di Medan seperti SPBU di Jalan Sisingamangaraja Medan, SPBU di Jalan Brigjen Katamso, dan SPBU di Gatot Subroto serta beberapa SPBU lainnya di Medan kehabisan stok solar subsidi.

Riki, penanggungjawab SPBU nomor 14.201.147 Jalan Tritura Medan mengatakan kalau solar subsidi di SPBU tempat dia bekerja hari ini kehabisan solar. Hal  ini sudah berlangsung sejak 2 hari dan akan mendapat pasokan solar lagi dari Pertamina pada hari ini, Kamis.
“Kosongnya solar di sini sudah dua hari. Senin kemarin sudah masuk dari Pertamina sebanyak 16 ribu liter, tetapi langsung diserbu oleh pembeli dari sebagian besar truk. Alhasil solar hanya bertahan 6 jam, padahal jatah itu untuk 4 hari,” tuturnya.

Lebih lanjut Riki mengatakan memang sejak 1 Maret lalu pembatasasan solar subsidi memang dilakukan di SPBU-nya. Pembatasan berupa pengurangan kuota solar subsidi yang biasanya dapat dipesan kapan saja kini menjadi hanya dua tangki per pekan.
Asisten Customer Relation PT Pertamina Wilayah Sumatera Bagian Utara, Sonny Mirath saat disambangi di kantornya Jalan Yos Sudarso Medan, mengatakan situasi kelangkaan solar di Sumut telah overkuota sekitar 4 persen.

“Kondisi kelangkaan solar di kota kan disebabkan truk yang dilarang menggunakan solar bersubsidi masuk ke kota (Medan). Hal ini dikarenakan kosongnya solar di Jalinsum (jalan lintas Sumatera). Makanya, untuk jangka pendek masalah ini kita atasi supaya solar di kota aman sesuai kuotanya bagi masyarakat yang berhak menggunakan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) Kota Medan diminta untuk fokus mengawasi distribusi solar bersubsidi khusus nelayan di Belawan. Hal itu ditekankan Ketua Komisi C DPRD Medan, A Hie guna mengantisipasi penyimpangan pendistribusian solar nelayan di tengah terjadinya kelangkaan.

“Distanla harus awasi penyaluran solar bersubsidi ke nelayan. Apabila tidak diawasi dikhawatirkan penyaluran solar ke nelayan akan terganggu dan dampaknya nelayan mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan solar bersubsidi,” tegas A Hie.

Tak hanya Distanla, pertamina maupun rekananya PT AKR harus betul-betul memantau distribusi solar dari SPDN atau SPBN selaku penyalur ke nelayan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan peruntukan. “Kita khawatir tidak tersalurkannya distribusi solar ke nelayan akibat penyelewengan ke tempat lain. Dan itu bisa saja terjadi karena di Belawan itu banyak pabrik-pabrik besar. Jadi, bisa saja jatah nelayan itu dilarikan kesana, sehingga cost nelayan untuk mendapatkannya menjadi lebih besar,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan, Abdur Rahman mengatakan, jumlah kapal ikan nelayan kecil di pesisir utara Kota Medan mencapai lebih dari 500 unit, yang tersebar di tiga kecamatan yakni Medan Marelan, Medan Labuhan dan Belawan.

“Untuk saat ini memang belum ada laporan diterima HNSI soal kelangkaan solar. Begitupun kita minta pihak terkait supaya mengawasi dan menindak tegas setiap pihak penyalur solar nelayan yang terbukti melakukan penyalahgunaan peruntukan,” kata dia.

Pembatasan Subsidi BBM tanpa BLT
Sementara itu tekad pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) lewat dua harga premium sudah bulat. Rencananya, nanti akan ada pembedaan SPBU yang menjual BBM bersubsidi penuh bagi masyarakat miskin dan bersubsidi sebagian bagi golongan mampu. Jika tidak ada halangan, keputusan final pengurangan subsidi BBM akan diumumkan akhir bulan ini.

“Subsidi penuh tetap diberikan kepada masyarakat tidak mampu, angkutan umum, nelayan, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat yang dikategorikan mampu subsidinya dikurangi, bukan dicabut,” ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa setelah rapat terbatas bidang perekonomian di Kantor Presiden kemarin (17/4).

Hatta menekankan, subsidi bagi masyarakat mampu tidak bisa langsung dicabut karena ada beberapa pertimbangan. Di antaranya, tidak semua mobil pelat hitam dimiliki kalangan menengah atas. “Misalnya ada yang baru jual motor dan beli mobil agak tua. Pertimbangan-pertimbangan itu kita pikirkan,” jelas Hatta.

Soal harga, ketua Umum PAN itu mengatakan pemerintah belum bisa menyebutkan. Namun, dia tidak membantah kemungkinan besar harga bensin yang tidak disubsidi penuh mencapai Rp 6.500 per liter. “Bisa segitu (Rp 6500). Ada usul sedikit lebih tinggi dari itu, tapi kira-kira Rp 6.500 lebih baik,” ujarnya.

Meski begitu, dia tidak memungkiri pengurangan subsidi bakal berimbas pada inflasi. Namun, pemerintah tetap tak membahas kompensasi bagi masyarakat miskin. “Tentu ada inflasi, tapi kita kendalikan. Yang jelas tidak ada BLT (Bantuan Langsung Tunai),” imbuh dia.

Menteri ESDM Jero Wacik menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) keberatan dengan usul harga premium lebih tinggi, yakni Rp9.500 per liter. Presiden juga menolak jika harga BBM tidak dinaikkan sama sekali. “Sebenarnya harga keekonomian Rp9.500. Kalau Rp6.500, berarti subsidinya Rp3.000. Jadi kelompok menengah atas masih disubsidi Rp3.000,” urai Jero.

Karena harga berbeda, tambah dia, maka akan ada pembedaan SPBU. Nanti ada pompa bensin yang menjual Rp4.500 per liter untuk motor dan angkot pelat kuning. Di sisi lain, ada pula SPBU yang menjual premium Rp6.500 untuk pelat hitam. “Jadi tidak dalam satu SPBU,” lanjutnya.

Jero memastikan para pengusaha SPBU sudah bersedia dengan skema pembagian tersebut. “Pemerintah melibatkan Hiswana Migas. Kalau nanti margin mereka tidak cocok, kita akan tambah,” tutur politikus Partai Demokrat itu.

Soal persentase pembagian SPBU, Hatta menyatakan pemerintah telah memetakan hal tersebut lewat Google Map. Setidaknya terdapat 5 ribu lebih SPBU di tanah air. Dengan jumlah tersebut, pembagian SPBU tidak sulit dilakukan. “Para pengguna jalan bisa memantau letak SPBU yang mereka kehendaki melalui handphone,” ujarnya.

Pemerintah pusat juga telah menerima masukan dari para gubernur seluruh daerah. Masukan tersebut berupa usul penambahan SPBU, khususnya di daerah-daerah yang ekonominya tumbuh pesat. Untuk menyiasati, akan dibangun SPBU mobile di daerah-daerah timur.

Hasbullah dan Kamaluddin Maju ke DPR RI


DPD Demokrat Sumut dan PAN Sumut akhirnya menyerahkan Daftar Caleg Sementara (DCS) untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara, Minggu (21/4). Kedua partai optimis mampu berbicara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang.

PAN tercatat sebagai partai ketiga yang mendaftar sedangkan Demokrat berada diurutan keempat. Sebelumnya telah mendaftar PKS dan Golkar.
Ketua DPD Demokrat Sumut Tengku Milwan didampingi Sekretaris DPD Sumut Tahan Manahan Panggabean, Wakil Sekretaris Sopar Siburian, Wakil Sekretaris Internal DPD Sumut, Farianda Putra Sinik dan sejumlah pengurus DPD Demokrat lainnya dalam konfrensi persnya mengatakan, menargetkan meraih kursi minimal sebanyak periode sebelumnya.

“Target kita sebagai pemenang, persentase target minimal 27 kursi, maksimal, ya, lebih dari itu lah,” kata Milwan
Lebih lanjut, Milwan mengatakan dalam proses perekrutan DCS, awalnya Demokrat menerima sebanyak 178 calon dan yang mengembalikan formulir sebanyak 148 calon.

“Yang kami calonkan kader utama partai yang terbaik dan tokoh-tokoh masyarakat dari 12 Dapil di luar kader,” kata Tengku.
Ditanyakan apakah ada masalah selama proses mulai dari pendaftaran calon hingga penetapan DCS, Milwan menyatakan tidak ada masalah berarti dan berjalan sesuai harapan.

Sementara itu, disebutkan juga dari 27 anggota DPRD Sumut yang kini menjabat, sebanyak 24 orang kembali masuk dalam DCS Demokrat untuk DPRD Sumut dan dua orang naik menjadi calon DPR RI serta satu orang lagi tidak mendaftar kembali.

“Alhamdulilah kita daftarkan 24 orang, Hasbullah Hadi dan Listiawati ke DPR RI, dan Salomo Pardede tidak mencalonkan diri lagi,”katanya.
Disinggung apakah konflik yang selama ini terjadi ditubuh internal Demokrat akan berpengaruh pada Pileg mendatang, Milwan mengklaim itu tidak terjadi. Milwan menyampaikan bahwa Demokrat Sumut mengusung 32 orang perempuan dari 100 orang bacaleg.

“Di Sumatera Utara kita mulus-mulus saja dan Pak SBY sebagai ketua umum mengharapkan di seluruh partai diharapkan menang,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPW Sumut Syah Afandin dan Sekretaris DPW Sumut, Parluhutan Siregar didampingi sejumlah pengurus DPW PAN Sumut lainnya seperti Arifai Tambunan dan beberapa pengurus lainnya langsung menyerahkan DCS.

“Kita memenuhi 100 persen kuota sebagaimana yang ditetapkan KPU,” ujar Afandin dalam keterangan persnya kepada awak media.

Soal proses penetapan DCS, Afandi menerangkan bahwa PAN memiliki ketentuan dan acuan dari DPP PAN, dan dilaksanakan oleh Komisi Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) dengan menentukan skoring dan melaksanakan Pleno. “Ada 11 kriteria persyaratan lah,”sebutnya.

Afandin juga menerangkan, dalam 100 DCS yang didaftarkan oleh DPW PAN sendiri ada sebanyak 11 orang caleg berasal dari partai lain yang tak lolos pemilu, di antaranya dari PBR, Barnas, PDP serta Pelopor. Sementara 7 orang anggota Dewan DPRD Sumut juga kembali mencalonkan diri, namun satu diantaranya naik ring menuju DPR RI, atas Kamaluddin Harahap.

Ia juga menyampaikan bahwa permasalahan mengenai penetapan caleg yang dilontarkan kemarin hanyalah dinamika ditubuh Partai Amanat Nasional Sumut. Pasalnya ia melihat permasalahan tersebut bukan karena adanya perpecahan, namun bagian dari proses demokrasi itu sendiri. Bahkan ia menilai gerakan yang muncul tersebut hanya gerakan segelintir orang yang tidak terakomodir.

“Tidaklah, itu bukan masalah yang cukup berarti karena itu hanya bagian dari dinamika yang ada di PAN sendiri,” ujarnya.

Hasrul Azwar Bagi-bagi Alquran


Wakil Ketua Umum PPP Drs H Hasrul Azwar, bagi-bagikan kitab suci Alquran dan buku panduan empat pilar bangsa pada masyarakat di Kecamatan Medan Johor, pada Sabtu (20/4) kemarin. Pembagian buku dan kitab suci Alquran tersebut ia lakukan pada masyarakat di halaman Masjid Baitulrahman dalam rangka silahtuhrahmi dan reses selaku anggota DPR-RI.

‘’Kegiatan ini kita lakukan dalam rangka sosialisasi empat pilar bangsa yang saya lakukan. Saya juga menyerahkan bantuan Alquran dan buku empat pilar bangsa. Jadi reses yang saya lakukan ini, dalam rangka pertanggungjawabkan moral sebagai anggota DPR yang terpilih dari Medan,’’ tegas Ketua Komisi VIII ini.

‘’Dari saya mulai menjabat sebagai anggota DPR-RI, saya duduk di komisi air mata (komisi VIII) bukan komisi mata air. Artinya komisi yang saya duduki sekarang ini, yang berhubungan langsung dengan masalah sosial,’’ tegas Azwar didampingi Wakil Sekretaris DPC PPP Kota Medan H Irsal Fikri

PKS Medan Target 17 Kursi


MEDAN-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan menargetkan 17 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan pada 2014 mendatang. Target ini diprediksi dapat dicapai mengingat kader dari partai ini lebih dari 6 ribu orang.

Ketua DPD Medan PKS, Azhar Arifin mengatakan target kursi di perwakilan rakyat tersebut meningkat bila dibandingkan 2009 yang lalu dimana partai ini hanya mendapat 7 kursi. “Banyak yang akan kita lakukan agar target kursi ini kita dapat. Salah satunya dengan menggunakan kader yang pada umumnya sebagai penceramah. Bayangkan, kalau kader kita bekerja semua. Maka kita pasti akan berhasil,” ujarnya dalam acara Milad PKS Kota Medan ke 15 di Kolam Deli Medan, (21/4) kemarin.

Dijelaskannya, posisi PKS saat ini bukanlah usaha yang instan. Melainkan sebuah usaha yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Apalagi, saat pemilu gubsu kemarin, PKS mendapat perhatian rakyat dengan terpilihnya Gatot Pujo Nugroho menjadi Gubsu. “Ini menjadi pembangkit untuk kita” lanjutnya.

Sementara itu, puncak acara Milad PKS kemarin, berisi berbagai kegiatan yang diharapkan dapat mempererat rasa persaudaraan. Seperti acara Jalan Santai, lomba mewarnai, dan lainnya. “Untuk acara jalan santai ini, hadiah utama berupa umroh ke tanah suci. Hadiah ini diberikan oleh pak Gatot (Gubsu, red),” ujar Ketua Panitia Milad ke-15 PKS Kota Medan, Son Haji Harahap.

DCS PDIP Medan Ditolak


MEDAN-Penyerahan Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon legislatif untuk DPRD Medan dari DPC PDIP Kota Medan ditolak KPU. Pasalnya, berkas-berkas yang disyaratkan sesuai ketentuan KPU belum dilengkapi DPC PDI Perjuangan Kota Medan.

Beberapa pengurus DPC PDI Perjuangan sempat datang ke KPU Medan, di Jalan Kejaksaan, Medan, Minggu (21/4) sekitar pukul 15.30 WIB. Ketua DPC PDIP Medan Jhon Hendry Hutagalung sempat mengutarakan agar KPU Medan bisa menerima berkas yang mereka bawa. Namun, setelah dicek petugas penerima pendaftaran, beberapa berkas umumnya formulir pribadi bakal calon legislatif dilihat petugas tidak lengkap.

“Kalau hardcopy-nya memang belum lengkap. Tapi, semua data-datanya ada dalam disk (soft copy) ini. Besok kekurangan berkasnya akan menyusul,” ujar pengurus PDI Perjuangan Medan. Namun, alasan tersebut tidak diterima Ketua KPU Medan Evi Novida Ginting.

“Oh tidak bisa Pak, berkasnya harus lengkap, baru bisa kami terima,” kata Evi sembari menyarankan agar PDIP kembali datang hari ini Senin (22/4).
Komisioner KPU Medan Pandapotan Tamba yang juga turut menerima sempat meminta agar diperlihatkan berkas yang dibawa pengurus PDIPMedan. “Oke, untuk Dapil I, ada berapa berkas bakal calon yang saat ini dibawa?” tanya Tamba.

“Dari 11 bakal calon legislatif di Dapil I, hanya empat berkas yang ada, tapi di dalam soft copy sudah lengkap 11 berkas,” jawab seorang pengurus PDIP Medan yang memegang berkas.

“Oh, tidak bisa. Berkas yang diterima harus sama dengan berkas yang ada di dalam softcopy,” ujar Tamba.
Selanjutnya, Jhon Hendry Hutagalung langsung mengambil komando agar mengundurkan pendaftaran Senin pagi. Ia juga menyampaikan segera mengintruksikan kepada seluruh bacaleg yang akan diusung oleh PDIP agar segera melengkapi sehingga dapat dikumpulkan untuk mendaftar pada, Senin (22/4) pagi.

“Besok (hari ini, Red) saja kami datang lagi. Pagi-pagi kami sudah sampai di sini, besok pukul 09.00 kita sudah datang di sini” ujar Jhon. Mereka pun langsung bergegas pulang dengan membawa kembali berkas-berkas yang telah dibawa di dalam kardus.

Sepeda Motor Raib, Tubuh Gosong


RAWANG-Winda Sari Manurung (17) pelajar kelas XII Jurusan Tata Busana 2 SMKN 1  Kisaran ditemukan tewas mengenaskan di areal kebun karet PT BSP, tepatnya di kawasan Mandoran 4, Ancak B, Divisi II Serbangan Kisaran, Minggu (21/4) pukul 06.00 WIB. Sebelumnya, korban diketahui menghilang dari rumahnya, Sejak Jumat 19 April lalu.

Adalah Sumarwan (49), buruh deres karet PT BSP yang pertama sekali menemukan jenazah korban, saat tengah menjalankan  aktivitasnya. Sumarwan yang kaget, lantas melaporkan penemuan itu kepada rekannya, yang kemudian meneruskan kepada Toga Simamora, manager kebun Serbangan.
“Yang menemukan tukang deres, terus dilapor ke saya, lalu saya hubungi polisi,” jelas Toga, saat dikonfirmasi di lokasi penemuan.

Dalam hitungan menit, lokasi kejadian pun diramaikan oleh sejumlah karyawan, dan warga, yang penasaran dengan penemuan mayat wanita tersebut. Dari warga pula, akhirnya identitas korban diketahui. “Pas dicek, ada yang kenal. Ternyata, korban anak dari M Manurung (49), dan ibu S br Sitorus (48). Alamatnya di Desa Rawangbaru, tak jauh dari lokasi ini,”tegas Simamora.

Di lokasi kejadian, pasca mendapat laporan, polisi kemudian melakukan sterilisasi, dan memberi tanda pembatas menggunakan garis polisi. Amatan wartawan, saat itu, jenazah korban ditemukan dalam kondisi tubuh telentang, dengan tangan menengadah ke atas. Korban mengenakan celana jeans biru, dipadu kaos oblong dengan corak liris hitam putih.

Sebuah celana dalam berwarna kuning, yang diduga milik korban, ditemukan pada jarak sekitar 3 meter, dari posisi tubuh korban tergeletak. Tubuh korban pun cukup memprihatinkan, karena ada sejumlah luka bakar, yakni pada bagian wajah, pangkal tangan, kaki kiri, dan perutnya. Hanya saja, sebuah cincin miliknya, masih ditemukan melingkar di jari manis sebelah kiri korban.

Aiptu Samsul Rizal, Kapos Pol Meranti kemudian memboyong jenazah korban ke RSUD dr Djasamen Saragih Pematangsiantar untuk dilakukan otopsi jenazah, guna mengungkap penyebab kematian korban.

Aiptu Samsul Rizal, kepada Metro Asahan di lokasi kejadian menyebutkan, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Namun, kata dia, secara visual pihaknya melihat melihat korban tewas akibat tindak kekerasan, yang disertai pembakaran. Indikasi perampokan pun cukup memungkinkan dalam kasus ini, sebab sepedamotor milik korban pun raib.

Jadi Panutan, Medan sebagai Potret Kerukunan Beragama


MEDAN-Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM mengatakan, Kota Medan merupakan potret kerukukan umat beragama. Bukan hanya di Sumatera Utara, tapi kerukukan beragama tersebut juga menjadi contoh di Indonesia.

“Bukan hanya di Sumatera Utara, tapi kerukunan beragama di Kota Medan telah menjadi panutan di Indonesia. Bukti dari semua ini dapat kita lihat dari suasana Kota Medan yang terus mengalami perkembangan yang positif, tidak hanya dari segi infrastruktur kota maupun ekonomi, tetapi juga penerapan nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang menurut pandangsn cukup membanggakan,” ujar Rahudman pada saat menghadiri perayaan paskah se-Kota Medan di Pardede Hall, Sabtu (20/4).

Wali Kota turut didamping Wakil Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dan Sekda Ir Syaiful Bahri MM. Juga hadir Pendeta Suhento Liauw Dre TH.D, Ketua PGI Sumut Pdt DR Samilin Sirait, Preses HKBP Distrik X Medan Aceh Pdt Sulesber Silaban MTH, Ketua Sumatera Berdoa JA Firnandus, Ketua BKAG Medan Pdt R Karo Sekali dan tokoh masyarakat RE Nainggolan.

Walikota menjelaskan, kerukukan umat beragaman di Kota Medan tidak terjadi begitu saja, ini merupakan buah dari sikap hidup masyarakat yang semakin tinggi penerapan nilai-nilai keagamaannya. “Selain itu peran tokoh masyarakat juga tokoh agama dalam menanamkan sikap hidup yang semakin baik dan harmonis,” ungkapnya.

Ditambahkan, perayaan Paskah merupakan cerminan dari sikap mengasihi, sikap tulus dan ihklas, perinsip-perinsip ini tentunya menjadi bingkai kehidupan sosial bagi kita semua, khususnya segenap umat Kristiani, Paskah juga sering dimaknai sering dimaknai sebagai perwujudan kemenangan membangun jembatan hati dan jiwa yang bersih serta rela berkorban demi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Perayaan Paskah harus membangun keihklasan serta pendorong untuk meningkatkan rasa syukur sekaligus sebagai symbol keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu makna perayaan Paskah tentunya sangat mendalam dan perlu direnungkan selalu oleh segenap umat Kristiani serta diterjemahkan dalam konteks kekinian. “Melalui perayaan Paskah ini kita berharap seluruh masyarakat mampu bersama-sama memilihara kerukunan sosial dengan hati yang bersih dan ihklas serta toleran,” ajaknya.

Sebelumnya, Ketua Umum Paskah Kota Medan Robisnon Sitorus melaporkan, perayaan Paskah itu adalah puncak kegiatan diman sebelumnya telah dilaksanakan berbagai kegiatan yakni bakti sosial bersama YSKI di Medan Deli, Bedah Gereja, Seminar Pembinaan Iman, lomba mewarnai katagori anak-anak, jalan Salib dan pembagian telur Paskah.

UN SMP Tak Normal


MEDAN-Ujian nasioanal (UN) untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan berlangsung sesuai jadwal karena seluruh naskah sudah dikirimkan ke Kabupaten/Kota di Sumut. Namun, dibeberapa daerah masih ada masalah. Persis dengan UN SMA, UN SMP pun bisa dikatakan tidak normal.


UN: Pelajar SMP melakukan konvoi dengan mobil di sejumlah jalan di Kota Medan usai mengikuti UN, tahun lalu. Tahun ini UN SMP dimulai hari ini.

“Menurut laporan dari Dinas Pendidikan Langkat, Dairi, Nias Barat, Labuhanbatu ada kekurangan beberapa amplopb untuk satu sekolah,” ujar H Yusri SH, Ketua Panitia UN Sumut.

Menyiasati itu, Yusri menginstruksikan  kepada sekolah yang kekurangan satu amplop naskah bisa mengambilnya dari cadangan atau dari sekolah lain yang ada didekatnya.

“Jika memungkinkan naskah bisa diambil dari cadangan atau sekolah lain, apabila tidak bisa di fotokopi sesuai aturan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP),” tambahnya.

Naskah UN yang sudah didistribusikan yakni mata pelajaran bahasa Indonesia (diujikan Senin) serta bahasa Inggris (diujikan Selasa), sedangkan untuk mata pelajaran matematika (diujikan Rabu) dan IPA (diujikan Kamis) akan tiba hari ini. “Pengirimannya (Soal Matematika dan IPA, Red) juga bertahap, untuk yang pertama 18 kabuapten kota yang letaknya jauh dari Medan serta untuk 10 kabupaten/kota yang letaknya tidak berjauhan akan tiba lusa (Selasa 23/4, Red), “bebernya.

Tappil Rambe juru bicara Universitas Negeri Medan (Unimed) menjelaskan pelaksanaan UN susulan dan paket C secara keseluruhan sudah didistribusikan ke kabupaten/kota. Ada sekitar 19 ribu siswa yang akan mengikuti ujian susulan SMA dan Paket C dari 350 sekolah di 33 kabupaten/kota.
“Naskah untuk sudah tiba hari Sabtu (20/4) di Nias, sedangkan kabupaten/kota lain mulai didistribusikan pukul 04.00 pagi tadi (kemarin, Red),” katanya. “Pengawas Satuan Pendidikan (Satdik) tidak ada di UN SMP, hanya pengawas ruangan yang akan diberlakukan,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Parluhutan Hasibuan bersama Pantia UN Disdik Medan, Marasutan Siregar dan Kabid Pendidikan Pra sekolah dan Pendidikan Dasar (PPD)N Syahrial menyebutkan, sebanyak 231 orang dari SMA sederajat mengikuti UN susulan. Untuk IPA 137 orang, IPA sebanyak 14 orang, Bahasa 29 orang dan IPA Paket C sebanyak 51 orang. Seluruh peserta melaksanakan ujian pada tempat yang sudah ditentukan. Yakni SMAN 1, SMAN 7, SMAN 10, MAN 2 Medan, SMK Palapa dan SMK Mabar untuk Paket C PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).

Di Tebingtinggi, berkas lembar soal dan jawaban Ujian Nasonal tingkat SMP,MTs Negeri dan Swasta telah rampung masuk ke Dinas Pendidikan Jalan Balai Kota Tebingtinggi, Sabtu malam (20/4) sekitar pukul 21.30 WIB.

Kadis Pendidikan Kota Tebingtinggi mengatakan berkas yang masuk ke Dinas Pendidikan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan Penyelenggara dari Unimed Medan, tidak ada kekurangan tetapi memang lembar soal ujian nasional (LSUN) dan Lembar Jawaban Unas (LJUN) tahun ini sedikit mengalami keterlambatan, biasanya siang hari. “Baru sekali ini LJUN dan LSUN masuk pada malam hari,”jelas Perdamean didampingi Kabid Ditmendas Joner Sitinjak.

Tahun ini peserta Unas tingkat SMP, MTs Negeri dan swasta di Kota Tebingtinggi terdaftar sebanyak 3.128 orang, pelaksanaan UN seperti biasa, tepatnya pada pukul 7.30 WIB soal UN harus sudah dibagikan kepada peserta di dalam kelas. “Kita berharap kelulusan untuk tahun ini seperi tahun lalu, sebesar 99,98 persen,”jelasnya.

Di Langkat, permasalahan pelaksanaan UN tetap saja muncul, setelah puluhan sekolah lanjutan atas dipaksa menyusul ujiannya kini giliran tingkat SMP berkas soalnya dicicil. Ketersedian berkas hanya untuk dua mata pelajaran, sisanya masih menunggu. Kendati sedikit panik, namun lengkapnya berkas dua mata pelajaran selama dua hari untuk 248 SMP Negeri atau Swasta serta Madrasah Tsanawiyah (MT) Negeri maupun Swasta sementara melegakan seraya masuknya lagi berkas tersisa mata pelajaran Matematika dan IPA.

Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Langkat, Sujarno, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Diksar), Legiman, menegaskan persoalan itu kepada wartawan, Minggu (21/4), terkait dicicilnya berkas soal ujian pelajar SMP sederajat. “Sampai dini hari tadi (kemarin), soal hari ketiga dan keempat, yakni matematika dan ilmu pengetahuan alam belum sampai,” kata Legiman.

Di Deliserdang, diperkirakan sekitar 25,576 murid SMP sederajat dipastikan mengikuti UN yang digelar serentak, Senin (21/4), sekitar pukul 08.00 WIB. “Harapan kita UN kali ini bakal tidak bermasalah,” harap Kabid Dikdasmenjur Dispora Deliserdang, H Idris.

Sementara itu, Polresta Medan menerjunkan 323 personel untuk pengamanan UN. “Sistem sama seperti di UN Tingkat SMA, kemarin, satu sekolah satu polisi,” ungkap Kabag Ops Polresta Medan, Kompol Sugeng Riyadi, Minggu (21/4).

Sugeng menjelaskan untuk diwilayah hukum Polresta Medan, pengaman UN tingkat SMP dilakukan 316 sekolah, baik sekolah SMP di Kota Medan dan sekolah SMP di Kabupaten Deliserdang.

Terpisah, Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Kombes Pol Iwan Hari Sugiarto mengatakan pengamanan UN tingkat SMP di Sumut, Polda Sumut menerapkan sistem pengamanan UN SMP sama seperti pengamanan UN tingkat SMA. “Masing-masing Polres beragam menurunkan anggotanya untuk pengamanan,” katanya.

Kamis, 04 April 2013

Sertijab Kapolda Sumbar Akan Digelar


Prosesi Sertijab (Serah Terima Jabatan) Kapolda Sumatera Barat yang lama ke yang baru, akan dihelat Jumat (5/4) besok, sekaligus acara Sambut Pisah Sabtu (6/4) lusanya, sebelumnya pergantian posisi jabatan telah terjadi bulan lalu, hal itu berdasar keluarnya Telegram Rahasia (TR) yakni Keputusan Kapolri Nomor: KEP/173/III/2013 pada tanggal 25 Maret 2013,Mabes Polri terkait mutasi Jabatan Kapolda Sumbar.

Jabatan Kapolda Sumbar sebelumnya dijabat oleh Brigjen Pol. Wahyu Indra Pramugari dan akan menduduki Jabatan baru sebagai Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol, dan Jabatan sebagai Kapolda Sumbar dipercayakan kepada Brigjen Noer Ali yang sebelumnya sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mabes Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar menyampaikan, persiapan sertijab Kapolda Sumbar telah direncanakan sebelumnya," Insya Allah kalau tidak ada halangan, besok akan dihelat sertijab di Mabes Polri,” katanya,  Kamis (4/4)

Diteruskannya, pergantian jabatan dalam tubuh Polri ini merupakan hal biasa, sebagai bentuk penyegaran sesuai kebutuhan organisasi dan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat selain itu bentuk regenarasi internal.

"Dan dalam waktu dekat pelatihan personil tour of duty atau tour of area sebagai wujud dari sistem pembinaan karier dilingkungan Polri, selain sebagai upaya dalam meminimaliasir tindak pidana yang kerap terjadi, salah satu perseteruan antar warga, tentu dibutuhkan personil yang mantapp dalam pengamanan," Jelas Boy.

Sumbar Kondusif, Namun Di Minta Waspada


Maraknya gangguan keamanan di Tanah air, yang dapat memacu konflik di akibatkan masalah sosial,  perebutan Sumber Daya Alam, sengketa tanah atau berbagai bentuk perselisihan yang dapat menganggu keamanan dalam negeri.

Di Sumatera Barat gangguan keamanan memang kondusif namun kita tetap waspada, sekecil apapun permasalahan yang terjadi harus di selesaikan sesegera mungkin. Itulah dasar pembentukan Inpres nomor 2 tahun 2013.

Dengan Instruksi presiden nomor 2 tahun 2013 Tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri, memberikan perintah kepada gubernur dalam rangka menciptakan keamanan. Untuk memudahkan koordinasi tersebut di bentuklah tim terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.


Inpres ini yang kita sosialisasikan baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota, dengan sosialisasi itu kita dapat memahami dan mengambil langkah-langkah yang dapat menganggu keamanan, teroris, perkelahian antar kampung, perebutan lahan dan sebagainya, namun penangganannya tetap berpedoman pada Hak Azazi Manusia (HAM) serta aturan hukum yang ada.

Ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ketika memberikan arahan pada Sosialisasi Tindak Lanjut Tentang Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri di Auditorium Gubernuran Senen, (1/4).

Sosialisasi tersebut di hadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat dan Kabupaten dan Kota, Yang menanggani Kepala Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten dan Kota.
Lebih lanjut Irwan Prayitno menegaskan Di Sumatera Barat yang kondusif namun potensi potensi yang dapat menganggu keamanan kapan saja dapat terjadi, sekecil apapun potensi itu tetap menjadi perhatian termasuk masalah BBM.

Tak kalah penting di beberapa daerah baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota sedang ataupun dalam persiapan Calon Legislatif, atau masalah agama semua itu tentu sangat sangat menjadi perhatian yang serius.

Jadi  yang dipesankan dari Inpres tersebut bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif, itulah peran dari Forkominda sesuai tugas dan kewenangan, dalam penangaanannya kita bentuk TIM, bagaimana mengambil langkah cepat, respon, mengurangi jatuh korban serta menanggani secara dini setiap ada peristiwa, ungkap Irwan.

Ikut memberikan sambutan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Irvan Khairul Ananda dikatakannya, Sosialisasi bertujuan ini mensinkronkan data kriminalisasi serta meningkatkan koordinasi baik di tingkat priovinsi maupun di Kabupaten dan Kota.
Masalah keamanan tidak saja tanggungjawab pemerintah saja, namun tanggung jawab kita bersama, ujarnya.

Targetkan 2,6 Miliar Dalam 1 Tahun


Siapa bilang Kereta Api di Sumbar tidak ada peminatnya, contoh nya kareta api rute Padang-Pariaman yang beroperasi setiap hari dengan tujuan Padang-Pariaman dan Pariaman-Padang yang dikenal dengan nama KA wisata Dangtuanku, KA wisata danau Singkarak dengan tujuan perjalanan Solok-Sawahlunto, Sawahlunto danau Singkarak serta wisata Helitek kareta api Mak Itam perjalanan Sawahlunto yang memiliki peminat penumpang cukup banyak. Buktinya saja disetiap hari libur lebih kurang 200 tempat duduk terisi penuh dengan harga tiket Rp.2500 Hal ini disampaikan Romeo, Manager Hukum & Humasda PT KAI Divre Sumbar.

Menurutnya, untuk perjalanan kereta api tujuan Padang-Pariaman, KA reguler yaitu KA Dangtuanku kami jalankan setiap hari Senin sampai Minggu dan jam perjalanannya dua kali perjalanan yaitu Padang-Pariman dan Pariman-Padang dan khusus hari Sabtu-Minggu ditambah hari libur nasional perjalanan kareta api ditambah menjadi 3 kali perjlanan dan selanjutnya perjalanan kareta api singkarak dengan tujuan perjalanan Solok-Sawahlunto kami operasikan pada hari-hari tertentu seperti hari libur dan hari perayaan tertentu, ungkap Romeo.

Romeo mengatakan Rabu (3/4), Alhamdulillah kereta api setiap hari Senin-Jumat khususnya Sabtu, Minggu dan hari libur nasional lainnya itu penuh dan lebih ramai.

Jadi dengan beroperasi nya kareta api setiap harinya khususnya hari libur nasional dan hari perayaan tertentu,  maka PT KAI bisa mengakumodasikan pencapaian target 2,6 Milyar dalam tiap tahun, Tutup Romeo

Jalan Berlobang Ditambal Provinsi


Keluhan warga kota terhadap jalan berlobang dan bergelombang dari Simpang Tugu Adipura  di depan eks kantor Bupati Limapuluh Kota, Simpang Labuh Basilang hingga ke perbatasan kota di Batang Tabik, mulai terjawab. Meski belum ditingkatkan dengan aspal hotmix, tapi pihak Provinsi sudah memberi sinyal, untuk memeliharanya dengan menambal bagian yang  berlobang.

“Kita sudah mendapat sinyal dari Dinas PU Sumatera Barat untuk menambal bagian yang berlobang dalam tahun ini. Tapi, untuk peningkatan kualitas, kemungkinan akan dianggarkan dalam tahun 2014,” sebut Kabid Bina Marga Dinas PU Payakumbuh, Kamis (4/4).

Menurut Zul Arman,  sesuai status, Jalan A. Yani dan Jalan M. Yamin tersebut merupakan jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah  Sumatera Barat. Jalan tersebut, jalur lintas antar Kota dan Kabupaten dari arah Sijunjung, Lintau dan selatan Kabupaten Limapuluh Kota menuju Riau.

Karena itu, Pemko Payakumbuh tidak menganggarkan dana pemeliharaan ruas jalan tersebut dalam APBD. Sementara, badan jalan tersebut sudah sejak lama rusak, akibat dilewati kendaraan bertonase besar.  Tapi, dengan adanya rencana pemeliharaa jalan itu dalam tahun anggaran berjalan ini, sedikitnya banyaknya sudah mengobati hati masyarakat Payakumbuh, simpul Zul Arman.

Massa Kibarkan Merah Putih


TAKENGON - Pawai Bendera Merah Putih berlangsung serentak di Aceh Tengah dan Aceh Tenggara, Senin (1/4). Pawai yang melibatkan ratusan orang dari kalangan mahasiswa, ormas, dan masyarakat, dinyatakan sebagai bentuk penolakan serta protes terhadap pengesahan Bendera Bintang Bulan dan Lambang Burak Singa oleh DPRA dan Gubernur Aceh, beberapa hari lalu.

Di Aceh Tengah, pawai Bendera Merah Putih diawali dengan berkumpulnya massa di depan Gedung Olah Seni (GOS) Kota Takengon. Sekira pukul 11.00 WIB, massa yang mengusung Bendera Merah Putih dengan menggunakan sepeda motor dan becak motor, mulai bergerak berkeliling kota Takengon.

Rute yang ditempuh adalah, GOS -  Jalan Sengeda - Jalan Rumah Sakit -Simpang Empat Bebesen - Jalan Lebe Kader - Pasar Inpres - Pasar Bawah - Gedung DPRK Aceh Tengah. Di depan Gedung Dewan ini, massa kemudian mengundangankan lagu Indonesia Raya, tanpa melakukan orasi.

“Kegiatan (konvoi) ini merupakan bentuk protes terhadap keputusan Gubernur Aceh dan DPRA, terkait Qanun Bendera dan Lambang Aceh,” kata koordinator massa, Aramiko Aritonang.

Menurut Aramiko, pengesahan Qanun Bendera maupun Lambang Aceh, merupakan tindakan makar dan dapat merusak perdamaian di Aceh. Apalagi keputusan itu bukan sepenuhnya keinginan seluruh rakyat di Provinsi Aceh. “Yang dibutuhkan masyarakat bukan bendera atau lambang. Tapi masyarakat mengharapkan kesejahteraan,” ujarnya.

Lebih jauh disampaikan, dengan dilakukannya konvoi bendera merah putih, diharapkan mampu meningkatkan semangat nasionalisme, khususnya bagi masyarakat di dataran tinggi Gayo. Sehingga sebut Aramiko, ke depan dapat tercipta satu kesatuan di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kegiatan ini juga sebagai salah satu bentuk protes terhadap keputusan Pemerintah Aceh dan DPRA, soal pengesahan Bendera dan Lambang Aceh,” ungkap Aramiko.

Sementara di Kutacane, Aceh Tenggara, Mahasiswa Intelektual Gayo Alas Singkil (Migass) memajangkan Bendera Merah Putih di jalan protokol Kutacane, Kecamatan Babussalam. Deretan Bendera Merah Putih terlihat di sepanjang 500 meter jalan mulai depan Mapolres Agara hingga ke Stadion Haji Syahadat Kutacane. Kegiatan itu sebagai bentuk protes mereka terhadap Bendera Bintang Bulan dan Lambang Singa Burak.

Pemasangan bendera merah putih dengan kayu bambu dipajangkan ke tanah median jalan dua jalur itu sempat menyita perhatian pengguna jalan dan masyarakat setempat. Mereka juga menghormat Bendera Merah Putih sambil menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Koordinator aksi, Nawi Sekedang yang juga Ketua Harian Komite Panitia Persiapan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA), dalam orasinya, mengimbau semua lapisan masyarakat, kantor-kantor dan intansi vertikal lainnya untuk tidak mengibarkan Bendera Bintang Bulan. Ia menegaskan, di Agara harus tetap berkibar Bendera Merah Putih, karena NKRI merupakan harga mati.

“Jangan ada pengibaran bendera bulan bintang sebelum ada pengesahan dari Mendagri dan mereka minta kepada Mendagri jangan mengesahkan Qanun Bendera Aceh tersebut.

Pada pukul 14.00 WIB siang, massa kembali memancangkan Bendera Merah Putih di median jalan protokol persisnya di depan Kantor Bupati Agara di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam. Massa mencapai puluhan orang yang diwakili dari masing-masing senat dari Fakultas-Fakultas di Universitas Gunung Leuser (UGL), Senat  STAISES Kutacane, dan PEMA UGL Kutacane.(c35/as)

Trauma Konflik
KETUA Dewan Perjuangan Rakyat Aceh Leuser Antara (DPR-ALA), Zamzam Mubarak mengatakan, konvoi Bendera Merah Putih di Takengon, Senin (1/4) kemarin, sebagai penegasan bahwa pemuda dan masyarakat Gayo menolak Bendera dan Lambang Aceh, karena berbau separatis dan membangkitkan trauma konflik.

“Lambang dan Bendera yang disahkan oleh DPR dan Pemerintah Aceh ini merupakan bendera pergerakan pada masa konflik di Aceh. Artinya, bila pengibarannya dilegalkan, saya kira bisa menyebabkan trauma konflik bagi mayoritas masyarakat Aeh,” sebut Zamzam Mubarak. Ia juga menyatakan, solusi untuk menghindari perselisihan ini adalah harus segera dibentuk provinsi baru yakni, Aceh Leuser Antara (ALA).

Jangan Berlebihan

ANGGOTA DPRK Aceh Tengah, Bardan Sahidi, usai menemui massa yang melakukan konvoi Bendera Merah Putih mengatakan, pihaknya menyambut baik aksi damai yang dilakukan oleh mahasiswa, ormas dan masyarakat.

“Sesuai dengan undang-undang, Bendera Merah Putih harus lebih tinggi dari bendera-bendera yang lain. Tak ada bedanya, dengan bendera PSSI sebelum kompetisi sepak bola, pasti Bendera Merah Putih lebih tinggi di antara bendera lain,” kata Bardan.

Karenanya, Bardan berpendapat tidak perlu berlebihan dalam menyikapi  pengibaran Bendera Aceh. Demikian juga dengan eforia atas diberlakukannya qanun Aceh, tentang bendera dan lambang Aceh, yang dianggap menjadi suatu hal yang kurang produktif.

“Paling penting saat ini, bagaimana menyatukan masyarakat Aceh, lahir dan batin, dunia akhirat, bermartabat, bersyariat dalam bingkai NKRI. Sementara lambang dan bendera adalah sebagai simbol pemersatu. Untuk saat ini,masih banyak tugas kita untuk mengejar ketertinggalan Aceh dengan daerah lain,” kata politisi PKS ini.(