Warga Jalan Ngalengko, Kelurahan Sidorame Barat II, Medan Perjuangan mengeluhkan buruknya saluran drainase di kawasan itu. Akibat kondisi drainase yang mendangkal hingga rata dengan badan jalan, kerap memicu banjir setiap kali turun hujan.
Keluhan ini terungkap dalam Reses I Tahun 2013 Anggota DPRD Kota Medan Jhonny Nadeak dari daerah pemilihan (Dapil) IV meliputi Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Timur, dan Medan Tembung, yang digelar di Jalan Pelita IV, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Selasa (14/5).
Hardiansyah Lubis, Kepala lingkungan (Kepling) di kawasan Jalan Ngalengko mengatakan bahwa saluran drainase di sepanjang Jalan Ngalengko sudah hampir 20 tahun tidak pernah dikorek sehingga terjadi pendangkalan, bahkan lumpur dalam saluran drainase sudah rata dengan badan jalan.
“Kalau hujan turun satu jam saja, kawasan itu sudah langsung banjir. Usulan perbaikan sudah sering kita sampaikan, tapi sampai saat ini tidak ada realisasinya. Karena itu melalui reses ini kami berharap DPRD bisa memperjuangkan perbaikan saluran dranase itu untuk segera direalisasikan,” kata Herdiansyah.
Menanggapi keluhan itu, Jhonny Nadeak bersama staf Dinas Bina Marga langsung meninjau kondisi saluran drainase tersebut. Jonny Nadeak mendesak Dinas Bina Marga supaya memprioritaskan perbaikan drainase tersebut, minimal melakukan normalisasi.
“Pemko Medan melalui Dinas Bina Marga kita minta segera melakukan pembetonan saluran drainase, minimal dalam tahun ini juga harus dilakukan pengorekan. Ini harus jadi prioritas Dinas Bina Marga karena kondisi ini sudah sangat meresahkan warga,” kata Jhonny Nadeak.
Selain masalah drainase Jalan Ngalengko, Robet Napitupulu, warga peserta reses lainnya juga mengusulkan perbaikan saluran drainase di Jalan Pelita II. Sebab, setiap kali hujan turun kawasan itu selalu banjir karena drainasenya tidak berfungsi.
“Tahun lalu sebenarnya sudah ada perbaikan, tapi kita lihat tidak tuntas. Kita berharap perbaikan saluran drainase di kawasan Jalan Pelita II bisa dituntaskan tahun ini juga,” harapnya.
Sementara itu, Ricard Purba, Kepling III Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan mengeluhkan banyaknya warga miskin di lingkungannya yang tidak dapat kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan beras miskin (raskin).
Menurut Ricard, kondisi ini terjadi karena pihak Badan Pusat Statistik (BPS) tidak melibatkan Kepling saat melakukan pendataan warga miskin.
“Akibatnya, penyaluran kartu Jamkesmas dan raskin saat ini tidak tepat sasaran, banyak warga yang benar-benar miskin tidak dapat kartu Jamkesmas dan raskin,” kata Ricard Purba. Terkait masalah Jamkesmas dan raskin ini, Jonny Nadeak yang duduk di Komisi A DPRD Kota Medan
ini mendesak Pemko Medan supaya mendata ulang warga yang benar-benar kurang mampu dari segi ekonomi untuk diusulkan sebagai peserta Jamkesmas dan penerima raskin.
“Kita baru tahu kalau ternyata pendataan warga peserta Jamkesmas dan penerima raskin yang dilakukan BPS tidak melibatkan Kepling atau aparat kelurahan. Harusnya ini tidak terjadi karena Kepling lah yang tahu, mana warga miskin atau warga yang mampu dari segi ekonomi. Karena itu, Pemko Medan kita minta agar melakukan pendatan ulang,” kata Jonny Nadeak.
Pada kesempatan itu, Jonny Nadeak mengaku kecewa karena tidak ada camat dan lurah serta kepala dinas yang hadir mengikuti reses tersebut.
“Dari tiga kecamatan di dapil IV ini tidak ada camat dan lurah yang hadir, mereka semua sibuk menghadiri persidangan Wali Kota Medan di PN Medan. Kita sangat menyayangkan sikap para camat dan lurah itu, kita juga tidak tahu apa fungsi dan tujuan mereka ramai-ramai hadir di sana,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar