Sumbar Kondusif, Namun Di Minta Waspada

Maraknya gangguan keamanan di Tanah air, yang dapat memacu konflik di akibatkan masalah sosial,  perebutan Sumber Daya Alam, sengketa tanah atau berbagai bentuk perselisihan yang dapat menganggu keamanan dalam negeri.

Di Sumatera Barat gangguan keamanan memang kondusif namun kita tetap waspada, sekecil apapun permasalahan yang terjadi harus di selesaikan sesegera mungkin. Itulah dasar pembentukan Inpres nomor 2 tahun 2013.

Dengan Instruksi presiden nomor 2 tahun 2013 Tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri, memberikan perintah kepada gubernur dalam rangka menciptakan keamanan. Untuk memudahkan koordinasi tersebut di bentuklah tim terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.


Inpres ini yang kita sosialisasikan baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota, dengan sosialisasi itu kita dapat memahami dan mengambil langkah-langkah yang dapat menganggu keamanan, teroris, perkelahian antar kampung, perebutan lahan dan sebagainya, namun penangganannya tetap berpedoman pada Hak Azazi Manusia (HAM) serta aturan hukum yang ada.

Ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ketika memberikan arahan pada Sosialisasi Tindak Lanjut Tentang Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri di Auditorium Gubernuran Senen, (1/4).

Sosialisasi tersebut di hadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat dan Kabupaten dan Kota, Yang menanggani Kepala Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten dan Kota.
Lebih lanjut Irwan Prayitno menegaskan Di Sumatera Barat yang kondusif namun potensi potensi yang dapat menganggu keamanan kapan saja dapat terjadi, sekecil apapun potensi itu tetap menjadi perhatian termasuk masalah BBM.

Tak kalah penting di beberapa daerah baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota sedang ataupun dalam persiapan Calon Legislatif, atau masalah agama semua itu tentu sangat sangat menjadi perhatian yang serius.

Jadi  yang dipesankan dari Inpres tersebut bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif, itulah peran dari Forkominda sesuai tugas dan kewenangan, dalam penangaanannya kita bentuk TIM, bagaimana mengambil langkah cepat, respon, mengurangi jatuh korban serta menanggani secara dini setiap ada peristiwa, ungkap Irwan.

Ikut memberikan sambutan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Irvan Khairul Ananda dikatakannya, Sosialisasi bertujuan ini mensinkronkan data kriminalisasi serta meningkatkan koordinasi baik di tingkat priovinsi maupun di Kabupaten dan Kota.
Masalah keamanan tidak saja tanggungjawab pemerintah saja, namun tanggung jawab kita bersama, ujarnya.