BATAM - Kekosongan kas daerah membuat hubungan Pemko dan DPRD Batam - Riau semakin renggang. Disatu sisi Dewan ingin melakukan kegiatan tapi anggaran untuk itu tidak tersedia karena kas kosong. Selama sepuluh tahun terakhir ini, baru kali ini kondisi keuangan pemko kosong dan sangat memprihatinkan.
Beberapa Kepala bagian di Sekretariat Pemko Batam, harus mondar-mandir dari satu ruangan ke ruangan lain untuk mencari sebotol minuman agua.
"Hingga kini belum bisa dibeli air minum aqua, jadi sabar saja tak bisa minum. Kita sudah membeli tadi, tapi pegawai lain datang mengambil satu-satu akhirnya habis," kata salah satu pegawai di sekretariat.
Hal yang sama terjadi ruangan Dewan. Selama ini air minum aqua banyak tersedia namun akhir-akhir ini sudah sulit mencari air minum aqua. Anggota DPRD Batam, Irwansyah menyebut kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan membeli air minum aqua saja untuk kepentingan rapat sudah sulit.
Irwansyah mengatakan seharusnya wali kota bisa mengambil langkah darurat untuk menutupi pembiayaan karyawan dan tenaga honorer termasuk biaya untuk kegiatan dewan.
"Saya mengusulkan agar wali kota meminjam uang ke bank, untuk membayar gaji para pengangkut sampah. Ini langkah darurat menyangkut urusan perut orang. Kalau tenaga kebersihan tidak bisa lagi makan karena tidak gajian ini sangat mengerikan. Saya minta agar wali kota bisa meminjam dana ke bank. Sebagai pemerintah tentu akan dipercaya meminjam berapapun, karena tidak mungkin pemerintah melarikan diri. Saya yakin tampa jaminan pun semua bank pasti akan memberikannya," katanya.
Politisi PPP itu mengatakan ibarat dalam rumah tangga wali kota sebagai kepala keluarga tentu melihat anaknya kelaparan karena tidak makan. Sebaiknya wali kota meminjam agar anak dalam rumah itu bisa makan.
"Jangan biarkan tenaga honorer tidak gajian dan pengangkut sampah merana. Saya sudah dua periode jadi anggota Dewan baru kali ini saya merasakan keuangan pemko kosong. Bayangkan untuk membeli agua saja untuk kepentingan rapat tidak ada lagi. Ini sudah sangat keterlaluan," katanya.
Ia menyebut tanda-tanda akan segera dibayarkan gaji para tenaga harian lepas pengangkut sampah hingga kini belum jelas, karena kekosongan kas daerah. Selain itu para guru-guru honor baik di SD- SMP hingga kini belum terima gaji ini merupakan kondisi luar biasa, karena itu harus dibuat tindakan cepat.
Terkait kekosongan anggaran ini juga ada sebanyak 7 SKPD belum membayar listrik dan terancam akan diputus pihak PLN. Wali kota Batam mengatakan PLN tidak akan memutus aliran listrik ke tujuh SKPD itu.
"Saya yakin tidak akan diputus, tidak mungkin sampai seperti itu PLN," katanya.
Terkait kekosongan kas daerah ini, Ketua Fraksi PDIP, Nuryanto mengatakan kondisi saat ini sudah merupakan kejadian luar biasa. "Saya akan mendorong agar teman-teman anggota Dewan bisa menggunakan hak angket untuk mempertanyakan ini ke pemko Batam Riau. Saya akan menggalang kekuatan agar bisa meloloskan hak angket ini," tegasnya.
Ia menyebut dengan kekosongan kas daerah membuat semua kegiatan tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu pewagai honorer belum menerima gaji dan PNS pun baru hanya menerima gaji belum ada tunjangan yang diterima.
Ketua Komisi I Basri Harun mengatakan terkait dengan kekosongan kas ini membuat hubungan antara Pemko dan Dewan renggang. "Saya minta agar pemko bisa segera mengatasi agar jangan muncul ketidak percayaan masyarakat kepada pemko. Sebagai anggota dewan merasa terusik dengan kekosongan kas daerah ini," katanya.
Ia menyebut jika pemko bisa menjalankan dengan baik mestinya kekosongan kas ini tidak perlu terjadi, asalkan jelas penggunaannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar